Australia Perintahkan Warganya Tinggalkan Timor Leste

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Timor Leste semakin dirasa genting oleh Australia. Menyusul penutupan kedutaan awal pekan silam, kini pemerintah Australia memerintahkan warganya untuk meninggalkan negara kecil baru tersebut, Senin (16/9). Ini karena ancaman terorisme dinilai makin kuat. Perintah itu tertuang dalam pengumuman yang dipasang di Harian Umum Suara Timor Lorosae ediri hari ini. Sehubungan kuatnya ancaman jaringan teroris internasional kepada pemerintah dan masyarakat Australia di Timor Leste, kami mengimbau kepada warga Australia yang tidak memiliki kepentingan di Timor Leste untuk segera meninggalkan wilayah itu, demikian antara lain bunyi pengumuman itu. Pengumuman itu juga menyebutkan kantor Kedutaaan Besar Australia dibuka lagi setelah ditutup selama sepekan, namun dengan staf yang amat minim. Untuk keperluan evakuasi, Australia menyiapkan fasilitas penerbangan bagi setiap warga dan staf diplomatik yang berniat meninggalkan negara tersebut. Sejumlah pengusaha asal Negeri Kanguru itu juga diminta terus memonitor perkembangan melalui berita di internet yang telah disiapkan pemerintah Australia melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan. Pantauan Tempo News Room di Dili menunjukkan pengamanan tentara Aaustralia di halaman kedutaan semakin ketat. Empat kontainer dipasang menutupi bagian depan kedutaan. Tentara Australia dengan senjata otomatis yang tergabung dalam pasukan penjaga keamanan PBB sejak Kamis lalu menduduki kedutaan dan sejumlah instansi penting milik negara tersebut. Sejumlah anggota parlemen Republik Demokratik Timor Leste bereaksi keras dengan kebijakan tersebut, termasuk penutupan kedutaan awal pekan lalu. Antonio da Costa Lelan dari Fraksi Independen berkata, Penutupan kedutaan itu hanyalah strategi politik Australia menghadapi ancaman terorisme, yang katanya, sudah mulai berkembang di Timor Leste. Informasi lain menyebutkan, ada kekhawatiran jaringan Al-Qaidah bersekutu dengan kelompok militan di Timor Leste. (Alexandre Assis)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.