TEMPO.CO, Jakarta - Bank-bank besar Thailand membela diri pada Kamis 11 Juli 2024 terhadap kritik bahwa mereka memfasilitasi pembelian senjata oleh junta Myanmar. Mereka mengatakan tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki semua transaksi yang mungkin digunakan untuk pembelian tersebut.
Namun, perwakilan pemberi pinjaman mengatakan kepada komite parlemen Thailand bahwa mereka secara ketat mengikuti peraturan yang ada.
Komite keamanan nasional parlemen Thailand memanggil perwakilan lima bank setelah laporan pelapor khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, menyoroti peran entitas Thailand.
Pongsit Chaichutpornsuk, Wakil Presiden Eksekutif Senior di Krung Thai Bank, mengatakan pemberi pinjaman telah secara ketat mematuhi peraturan tetapi merasa sulit untuk menyelidiki transaksi tidak langsung seperti yang mungkin dilakukan untuk membeli bahan bakar.
“Ini di luar apa yang perlu kita ketahui, bank tidak memiliki penyelidik seperti ini,” kata Pongsit, yang berbicara kepada komite atas nama Asosiasi Bankir Thailand.
Baca juga:
Semua bank komersial akan mematuhinya jika pemerintah dan regulator menjelaskan dengan jelas entitas mana yang tidak boleh mereka ajak berbisnis, tambahnya.
Lima bank komersial Thailand yang disebutkan dalam laporan PBB, Krung Thai, SCBX, Bangkok Bank, TMB Thanchart Bank dan Kasikorn Bank tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Laporan pakar PBB bulan lalu mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Thailand memanfaatkan bank-bank Thailand untuk mentransfer senjata dan material terkait senilai US$120 juta pada tahun fiskal 2023 ke Myanmar. Jumlah ini melonjak dua kali lipat dibandingkan dengan US$60 juta pada tahun sebelumnya.
Transaksi-transaksi ini menumpulkan upaya global untuk mengisolasi junta yang berkuasa di Myanmar. Junta Myanmar kini menghadapi tantangan terbesarnya sejak mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2021, dengan perlawanan bersenjata nasional yang semakin kuat di berbagai bidang dan perekonomian yang lesu.
Juru bicara junta menolak berkomentar.
Bank of Thailand (BOT) mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Kantor Anti Pencucian Uang (AMLO) untuk menyelidiki semua transaksi yang mungkin terkait dengan pengadaan senjata Myanmar.
“Jika ada celah, kami dan AMLO akan melakukan tindakan tambahan,” kata asisten gubernur BOT Chayawadee Chai-anant kepada komite.
Ketua komite parlemen, Rangsiman Roma, mengatakan asosiasi bankir, BOT dan AMLO telah diinstruksikan untuk melaporkan kembali dalam waktu 30 hari dengan rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut.
Mengacu pada laporan PBB yang menunjukkan penurunan ekspor senjata dari Singapura ke Myanmar antara 2022 dan 2024, Rangsiman menginstruksikan kementerian luar negeri untuk menanyakan rincian pendekatan yang dilakukan pusat keuangan Asia Tenggara tersebut.
“Kita perlu menggunakan Singapura sebagai model untuk mengatasi masalah ini,” katanya. “Jika sistem perbankan kami digunakan untuk memfasilitasi perdagangan senjata dan mendukung junta Myanmar dalam membunuh rakyatnya, ini adalah sesuatu yang menurut komite tidak dapat diterima.”
Pilihan Editor: Profil 3 BUMN yang Dituding Jual Senjata ke Junta Militer Myanmar
REUTERS
