Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Arab Saudi dan Kuwait Menyambut Baik Pengakuan Armenia terhadap Negara Palestina

image-gnews
Warga Palestina berkumpul untuk menerima makanan yang dimasak oleh dapur amal, saat mereka berjuang dengan kelangkaan pangan, kebutuhan dasar di tengah konflik antara Israel dan Hamas yang terus berlanjut, di kamp pengungsi Jabalia, di Jalur Gaza utara, 19 Juni 2024. REUTERS/Mahmoud Issa
Warga Palestina berkumpul untuk menerima makanan yang dimasak oleh dapur amal, saat mereka berjuang dengan kelangkaan pangan, kebutuhan dasar di tengah konflik antara Israel dan Hamas yang terus berlanjut, di kamp pengungsi Jabalia, di Jalur Gaza utara, 19 Juni 2024. REUTERS/Mahmoud Issa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Arab Saudi dan Kuwait menyambut baik keputusan pemerintah Armenia untuk mengakui negara Palestina. “Keputusan itu merupakan langkah penting yang mendukung jalan pembentukan negara Palestina merdeka dengan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata  Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi pada Sabtu, 22 Juni 2024, sebagaimana dikutip Arab News.

Armenia secara resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat pada Jumat, 21 Juni 2024. Langkah tersebut menyebabkan Israel memanggil dan menegur Duta Besar Armenia di Tel Aviv Israel.

Armenia menyatakan berkomitmen untuk membangun perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah dan rekonsiliasi abadi antara masyarakat Yahudi dan Palestina. "Di berbagai platform internasional, posisi kami secara konsisten mendukung penyelesaian masalah Palestina secara damai dan komprehensif, dan kami mendukung solusi 'dua negara' terhadap konflik Israel-Palestina. Kami yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa warga Palestina dan Israel dapat memenuhi aspirasi mereka yang sah," kata negara bekas pecahan Uni Soviet itu dalam pernyataannya.

Menurut pemerintah Armenia, situasi kemanusiaan yang buruk di Gaza dan konflik militer yang sedang berlangsung merupakan salah satu isu utama dalam agenda politik internasional yang memerlukan penyelesaian. “Republik Armenia dengan tegas menolak penargetan infrastruktur sipil, kekerasan terhadap penduduk sipil, dan penyanderaan warga sipil selama konflik bersenjata, dan sejalan dengan tuntutan komunitas internasional untuk pembebasan tanpa syarat bagi mereka,” kata negara yang berbatasan dengan Turki dan Azerbaijan itu. “Berdasarkan hal tersebut di atas dan menegaskan kembali komitmen kami terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip kesetaraan, kedaulatan, dan hidup berdampingan secara damai, Republik Armenia mengakui Negara Palestina.”

Armenia adalah negara terbaru yang mengakui negara Palestina setelah Spanyol, Irlandia, dan Norwegia juga mengakui Palestina pada bulan lalu. Dengan bergabungnya Armenia, kini sekitar tiga per empat dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui negara Palestina. Pengakuan terhadap negara Palestina menjadi penting karena berpengaruh dalam mendudukkan konflik Israel-Palestina.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Jasem Mohamed Ali Budaiwi, memuji “langkah dukungan Armenia” bagi rakyat Palestina untuk mendapatkan semua hak mereka dan menjaga stabilitas dan keamanan regional serta meminta semua negara untuk mengambil langkah serupa. Jasem Ali Budaiwi “menegaskan kembali posisi GCC yang tegas dan tetap dalam mendukung perjuangan Palestina, dan mencapai solusi berdasarkan diakhirinya pendudukan Israel”.

Parlemen Arab juga menyambut baik keputusan Armenia dan menekankan bahwa hal ini merupakan kemenangan bagi perjuangan Palestina. Mereka menyerukan kepada semua negara yang belum mengakui negara Palestina untuk bergerak maju dengan memberikan pengakuan sebagai langkah untuk mengakhiri ketidakadilan historis yang dialami rakyat Palestina selama beberapa dekade pendudukan Israel dan juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendukung perjuangan Palestina.

Kementerian Luar Negeri Kuwait pun menilai pengakuan Armenia tersebut merupakan langkah positif yang memungkinkan rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan mendirikan sebuah negara yang merdeka. Mereka juga mendesak negara-negara lain untuk mengambil keputusan serupa guna menemukan solusi yang adil dan komprehensif terhadap masalah Palestina.

Pilihan editor:

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ini Alasan Menteri Luar Negeri RI Belum Kunjungi Palestina

43 menit lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat wawancara dengan Tempo di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Ini Alasan Menteri Luar Negeri RI Belum Kunjungi Palestina

Kementerian Luar Negeri mengungkap alasan mengapa menteri luar negeri Indonesia hingga saat ini belum pernah mengunjungi Palestina.


Ini Arti Pentingnya Fatwa Hukum ICJ tentang Pendudukan Israel di Palestina

2 jam lalu

Para delegasi menghadiri keputusan mengenai permintaan Afrika Selatan untuk memerintahkan penghentian serangan Israel di Rafah di Gaza sebagai bagian dari kasus yang lebih besar yang diajukan ke pengadilan yang bermarkas di Den Haag oleh Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida, di Mahkamah Internasional (ICJ), di Den Haag, Belanda 24 Mei 2024. REUTERS/Johanna Geron
Ini Arti Pentingnya Fatwa Hukum ICJ tentang Pendudukan Israel di Palestina

Kementerian Luar Negeri menila fatwa hukum ICJ tentang pendudukan Israel di Palestina bersejarah dan memenuhi harapan masyarakat internasional.


Pansus Haji Sebut Kemenag Tak Pernah Sampaikan MoU dengan Saudi soal Pembagian Kuota ke DPR

6 jam lalu

Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya. ANTARA/HO-Humas DPR
Pansus Haji Sebut Kemenag Tak Pernah Sampaikan MoU dengan Saudi soal Pembagian Kuota ke DPR

Anggota Pansus Haji Wisnu mengatakan Kemenag tak pernah menyampaikan pemberitahuan kesepakatan dengan Arab Saudi soal alokasi kuota tambahan.


The Adams Serukan Dukungan untuk Palestina di Panggung We The Fest 2024

11 jam lalu

Layar menampilkan gambar bendera Palestina saat band The Adams hibur penonton pada hari terakhir We The Fest 2024 di GBK Sport Complex, Jakarta, Minggu, 21 Juli 2024. The Adams membawakan sejumlah lagu andalannya diantaranya Pelantur, Hanya Kau, Timur, Konservatif, dan ditutup dengan Halo Beni. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
The Adams Serukan Dukungan untuk Palestina di Panggung We The Fest 2024

Grup band indie rock asal Jakarta, The Adams tak hanya manggung di We The Fest 2024, tetapi juga menyerukan dukungannya untuk rakyat Palestina.


Indonesia Dukung Mahkamah Internasional, Israel Harus Akhiri Pendudukan di Palestina

15 jam lalu

Seorang pria mengibarkan bendera Palestina ketika orang-orang melakukan protes pada hari sidang publik yang diadakan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memungkinkan para pihak memberikan pandangan mereka mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina sebelum akhirnya mengeluarkan keputusan yang tidak mengikat. pendapat hukum, di Den Haag, Belanda, 21 Februari 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Indonesia Dukung Mahkamah Internasional, Israel Harus Akhiri Pendudukan di Palestina

Indonesia menyebut Mahkamah Internasional telah menetapkan keputusan yang dinanti dunia internasional.


Arab Saudi Menyatakan Tidak Terlibat dalam Serangan atas Hodeidah

19 jam lalu

Asap mengepul dari lokasi serangan udara Israel di pelabuhan Hodeidah, di Hodeidah, Yaman 21 Juli 2024. REUTERS/Stringer
Arab Saudi Menyatakan Tidak Terlibat dalam Serangan atas Hodeidah

Arab Saudi merilis sebuah pernyataan bahwa mereka tidak terlibat dalam serangan yang menargetkan kota pelabuhan Hodeidah di Yaman.


Reaksi Dunia atas Putusan ICJ terhadap Pendudukan Israel

1 hari lalu

Suasana siaran langsung yang ditayangkan di jalan ketika para demonstran pro-Palestina melakukan protes di dekat Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari para hakim mendengarkan permintaan tindakan darurat untuk memerintahkan Israel menghentikan aksi militernya di Gaza, di Den Haag, Belanda 11 Januari 2024. REUTERS/Thilo Schmuelgen
Reaksi Dunia atas Putusan ICJ terhadap Pendudukan Israel

Beberapa negara menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menekan Israel setelah opini "titik balik" dari ICJ.


Inilah Alasan Mahkamah Internasional Memutuskan Pendudukan Israel di Palestina Ilegal

1 hari lalu

Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari Jumat memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan militernya di Rafah, dengan segera.
Inilah Alasan Mahkamah Internasional Memutuskan Pendudukan Israel di Palestina Ilegal

Mahkamah Internasional mengatakan kebijakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki merupakan bentuk aneksasi.


Opini ICJ: Pendudukan Israel di Tepi Barat Ilegal, Apa Dampaknya?

1 hari lalu

Hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan tindakan darurat terhadap Israel menyusul tuduhan Afrika Selatan bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah genosida yang dipimpin negara, di Den Haag, Belanda, 26 Januari 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Opini ICJ: Pendudukan Israel di Tepi Barat Ilegal, Apa Dampaknya?

Opini ICJ mengenai pendudukan Israel memiliki dampak politik yang sangat besar.


Le Minerale Tegaskan Tidak Terafiliasi Perusahaan Israel: Kepemilikan Kami 100 Persen Indonesia

1 hari lalu

Melalui Program Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional (GESN), Le Minerale bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengolah sampah plastik menjadi produk daur ulang dengan nilai ekonomi tinggi. Sebagai informasi, botol dan galon Le Minerale terbuat dari plastik PET dengan kode satu, yang merupakan salah satu jenis plastik yang paling mudah di daur ulang serta bernilai tinggi sehingga mudah dijual kembali ke industri daur ulang. dok. Le Minerale
Le Minerale Tegaskan Tidak Terafiliasi Perusahaan Israel: Kepemilikan Kami 100 Persen Indonesia

Produsen air minum dalam kemasan Le Minerale menegaskan produk asli Indonesia bukan merupakan afiliasi perusahaan Israel