TEMPO.CO, Jakarta - Pihak berwenang Malaysia mengusir ratusan pengembara laut dari suku Bajau atau disebut pula suku Bajo pada pekan ini. Rumah yang menjadi tempat menginap lebih dari 500 orang Suku Bajau, dibongkar atau dibakar oleh penegak hukum pekan ini.
Suku Bajo adalah komunitas pelaut yang sebagian besar tidak memiliki kewarganegaraan. Mereka tinggal di rumah perahu reyot atau gubuk pantai yang dibangun di atas panggung.
Pemerintah Malaysia membela keputusan mereka untuk mengusir ratusan pengembara laut dari rumah mereka di lepas pantai negara bagian Sabah minggu ini. Menurut Malaysia, hal itu bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan memerangi kejahatan lintas batas.
Operasi di distrik Semporna di Sabah dikritik oleh kelompok hak asasi manusia, yang meminta pemerintah menghentikan penggusuran dan menjamin keselamatan dan perlindungan masyarakat Bajo Laut.
Menteri Pariwisata, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup Sabah Christina Liew mengatakan pihak berwenang berhak menindak aktivitas ilegal, seperti penangkapan ikan, bangunan, dan pertanian tanpa izin yang dilakukan di kawasan lindung. Wilaya itu dikendalikan oleh Sabah Parks, sebuah badan konservasi negara.
“Kedaulatan hukum negara dalam masalah ini harus ditegakkan,” katanya dalam pernyataannya, Jumat, 7 Juni 2024.
Liew mengatakan pemberitahuan evakuasi dikirim ke 273 pemukiman tidak sah bulan lalu, dengan 138 bangunan dihancurkan antara Selasa hingga Kamis di sekitar Taman Laut Tun Sakaran, sebuah objek wisata yang terkenal dengan tempat menyelamnya.
Mengutip sumber polisi, Liew menuduh beberapa pemilik rumah membakar rumahnya sendiri untuk mendapatkan simpati dan menjadi viral di media sosial.
Operasi itu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan, termasuk kejahatan lintas batas, katanya. Semporna terletak di ujung timur laut Kalimantan, berbatasan dengan Filipina bagian selatan.
Suku Bajo Laut tercatat tinggal di wilayah tersebut selama berabad-abad, namun banyak yang lahir tanpa dokumen kewarganegaraan dan dianggap oleh pihak berwenang sebagai migran.
Kelompok hak asasi manusia Pusat Komas meminta negara untuk menyediakan rumah alternatif dan mengatasi masalah dokumentasi untuk memastikan masyarakat Bajo Laut menerima perlakuan adil dan akses terhadap layanan penting.
REUTERS
Pilihan editor: Arab Saudi Tangkap 21 Jemaah yang Masuk tanpa Visa Haji
