Namun pemerintah Sarawak mengaku belum diberitahu secara resmi mengenai proposal proyek kereta cepat itu, menurut Perdana Menteri Sarawak Abang Johari Openg. Dia mengatakan hanya membaca proposal kereta api Trans-Borneo dari laporan media baru-baru ini.
“Mungkin usulan pihak swasta yang tidak melibatkan pemerintah. Kalau kita mau membangun jalur kereta api Kalimantan-Borneo, harus ada kesepakatan antara Malaysia, Indonesia, dan Brunei,” ujarnya.
Abang Johari mengatakan, unit perencanaan perekonomian masih mempelajari kelayakan jaringan kereta api yang menghubungkan Sarawak dengan wilayah lain di Kalimantan. “Mereka akan melakukan diskusi antar pemerintah dengan Indonesia dan Brunei untuk menemukan konsensus dalam pengembangan jalur kereta Trans-Borneo,” katanya.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Transportasi Brunei Shamhary Mustapha mengatakan belum ada diskusi resmi di tingkat pemerintah terkait usulan tersebut. Surat kabar Borneo Bulletin yang berbasis di Brunei melaporkan Shamhary mengatakan bahwa meskipun kementeriannya mengetahui aspirasi perusahaan untuk menyediakan layanan kereta api di Kalimantan, hal tersebut masih memerlukan studi lebih lanjut.
“Meski belum ada pembahasan resmi mengenai hal tersebut di tingkat pemerintah, namun terdapat sub-pokja perkeretaapian Asean yang membahas masalah konektivitas perkeretaapian di Asean, sehingga hal ini mungkin akan diangkat ke depannya,” ujarnya.
MALAY MAIL | FREE MALAYSIA TODAY
Pilihan editor: Iran Bersumpah Balas Serangan Israel terhadap Konsulatnya di Damaskus
