TEMPO.CO, Jakarta -Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Komite HAM PBB menyoroti pola pembunuhan di luar hukum terhadap orang Papua sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM di Indonesia.
Hal ini diungkapkan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) dalam konferensi pers usai sesi pemeriksaan pada Kamis, 28 Maret 2024.
OHCHR mempublikasikan temuannya mengenai pelanggaran HAM di Chile, Guyana, Indonesia, Namibia, Serbia, Somalia, dan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara setelah memeriksa tujuh negara tersebut pada sesi terbarunya.
Temuan itu memuat kekhawatiran dan rekomendasi mengenai penerapan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) bagi para negara pihak.
Anggota OHCHR Carlos Gómez Martinez memulai pembacaan temuan untuk Indonesia dengan menyampaikan keprihatinan atas pola pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killing terhadap orang Papua.
Martinez mengatakan Komite menyambut baik putusan Mahkamah Agung pada 2023 yang menolak kasasi lima bekas prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) selaku terdakwa dalam kasus mutilasi empat orang Papua di Timika.
“Namun kami prihatin dengan banyaknya laporan pembunuhan di luar proses hukum, yang melibatkan masyarakat adat di Papua, yang belum diselidiki meskipun negara pihak telah berkomitmen untuk melakukan hal tersebut,” katanya.
Komite tersebut kemudian membahas kasus dugaan pembunuhan di luar hukum di Paniai pada 7 Desember 2014.
Terdakwa dugaan pelanggaran HAM dalam kasus itu, Mayor Infanteri (Purn.) Isak Sattu, dijatuhkan vonis bebas oleh Pengadilan HAM pada 2022. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa unsur pelanggaran HAM di Paniai tidak terpenuhi.
Peristiwa Paniai diawali dengan terjadinya pertengkaran antara TNI dan warga sipil. Setelah itu, anggota Komando Rayon Militer (Koramil) melakukan penembakan ke arah massa, kemudian mengejar dan melakukan penikaman dengan sangkur.
Empat warga sipil bernama Alpius Youw, Alpius Gobay, Yulian Yeimo dan Simon Degei tewas, sementara 17 orang lainnya terluka.
“Komite menyayangkan bahwa setelah Isak Sattu dibebaskan pada 2022, masih terdapat kekurangan informasi mengenai dakwaan yang diajukan terhadap perwira militer lainnya yang ikut serta dalam laporan pembunuhan di luar proses hukum terhadap empat anak Papua di Paniai pada 2014,” kata Martinez.
Ia mengatakan Komite juga membahas insiden penganiayaan terbaru oleh TNI terhadap warga sipil Papua yang diduga anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Video penganiayaan seorang warga Papua beredar di media sosial bulan ini, dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Nugraha Gumilar membenarkan bahwa pelakunya adalah anggota TNI.
Ia mengatakan, warga diduga anggota TPNPB-OPM itu bernama Definus Kogoya. Kejadian penganiayaan dilakukan di Pos Gome di wilayah Kabupaten Puncak Papua.
“Ya, itu sudah dibahas,” kata Martinez saat konferensi pers, menjawab pertanyaan wartawan. Ia mengulangi ucapan di awal bahwa Komite menyambut baik putusan Mahkamah Agung pada 2023 dalam kasus pembunuhan berencana dan mutilasi di Timika.
“Meski demikian, kami berpendapat bahwa situasinya tidak baik, dan inilah salah satu alasan mengapa kami merekomendasikan negara pihak untuk mengikuti perjuangan melawan impunitas. Sehingga dalam waktu tiga tahun kita akan melihat apakah sudah dilakukan sesuatu di bidang ini,” ujarnya.
Pilihan Editor: 8 Anggota TNI Ditahan Buntut Siksa Warga Papua di Dalam Tong
NABIILA AZZAHRA A. | HENDRIK YAPUTRA
