TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat menyatakan ingin mendorong percepatan proses politik menuju transisi kekuasaan di Haiti, sambil menyangkal bahwa mereka mendesak Perdana Menteri Ariel Henry mundur dari posisinya.
Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Linda Thomas-Greenfield mengaku bertemu dengan Henry saat menghadiri pertemuan Komunitas Karibia (CARICOM) di Guyana beberapa pekan lalu. Dia berkata AS prihatin dengan situasi di Haiti saat ini.
“Dan kami khawatir tentang bagaimana kami dapat memajukan proses politik yang tidak hanya akan memberikan keamanan, namun juga mendukung kebutuhan rakyat Haiti,” katanya usai membacakan laporan tentang Sudan di New York pada Rabu, 6 Maret 2024.
Ketika ditanya wartawan apakah Amerika Serikat bermaksud meminta Henry untuk mundur, Thomas-Greenfield menepis hal itu. Dia menjelaskan maksud dari pernyataannya adalah meminta Perdana Menteri Haiti untuk “melanjutkan proses politik yang akan mengarah pada pembentukan dewan transisi presiden yang akan mengarah pada pemilihan umum”.
Dia menilai ada keadaan mendesak untuk proses tersebut segera dimulai demi mengembalikan keadaan menjadi kembali normal bagi masyarakat Haiti.
Dalam kesempatan berbeda, juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre menjawab pertanyaan serupa dari wartawan tentang ucapan Thomas-Greenfield. “Kami jelas tidak mendorong Perdana Menteri untuk mengundurkan diri. Bukan itu yang kami lakukan,” ujarnya saat konferensi pers di Gedung Putih, Rabu.
Dia menjelaskan bahwa Amerika Serikat telah lama membicarakan dengan CARICOM dan mitra-mitranya di Haiti tentang percepatan proses pemilu yang bebas dan adil di negara Karibia tersebut.
“Hal ini akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih perdana menteri mereka secara demokratis,” katanya. “Jadi, itu bukan hal baru dan kami tentunya tidak akan memaksanya untuk mengundurkan diri.”
Henry telah menunda pemilu yang dijanjikan sebelumnya, dengan mengatakan bahwa keamanan harus terlebih dahulu dibangun di negara itu agar pemilu bisa berlangsung secara bebas dan adil.
Perdana menteri itu dilantik sebagai kepala pemerintahan baru tak lama setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada Juli 2021, dalam upaya menstabilkan Haiti yang berada di ambang kekacauan. Moïse sendiri yang memilih Henry untuk posisi itu sebelum dia dibunuh.