Nauru Alihkan Hubungan Diplomatik dari Taiwan ke Cina, AS: Janji Beijing Sering Tak Terpenuhi

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat mengecam keputusan Nauru memutuskan hubungan dengan Taiwan untuk menjalin keja sama diplomatik dengan Cina dan memperingatkan bahwa janji-janji Beijing sering kali tidak terpenuhi.

Laura Rosenberger, ketua Institut Amerika di Taiwan (AIT) yang berbasis di Virginia, mengatakan kepada wartawan di Taipei bahwa tindakan Nauru “disayangkan” dan Amerika Serikat mendorong semua negara untuk memperluas hubungan dengan Taiwan.

“Meskipun tindakan pemerintah Nauru merupakan keputusan yang berdaulat, namun keputusan tersebut mengecewakan,” katanya, Selasa, 16 Januari 2024.

Pasifik, tempat Nauru berada, telah menjadi sumber persaingan pengaruh antara Washington yang selama ini memandang wilayah tersebut sebagai halaman belakangnya, dan Beijing, yang menargetkan sekutu diplomatik Taiwan di wilayah tersebut.

Cina mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sehingga dianggap tidak memiliki hak untuk menjalin hubungan antar negara, suatu posisi yang ditentang Taiwan.

Para pejabat AS sebelumnya menyatakan keprihatinannya atas tindakan Cina yang mengurangi sekutu Taiwan, terutama di Amerika Tengah. Setelah Nauru mengakhiri hubungan dengan Taiwan pada hari Senin, hanya dua hari setelah pemilihan presiden di Taiwan, kini tinggal tersisa 12 negara yang secara resmi mengakui pulau tersebut.

“RRC sering memberikan janji-janji sebagai imbalan atas hubungan diplomatik yang pada akhirnya tidak terpenuhi,” kata Rosenberger, merujuk pada Republik Rakyat Cina.

Amerika Serikat mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taipei ke Beijing pada tahun 1979, namun Amerika Serikat merupakan pendukung internasional Taiwan yang paling penting dan pemasok senjata utama.

Pemerintah Taiwan mengatakan Cina secara khusus memilih waktu setelah pemilihan presiden hari Sabtu untuk mengambil tindakan terhadap Nauru.

Ketua Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan, Lai Ching-te, memenangkan pemilu, seperti yang diperkirakan, dan akan menjabat pada tanggal 20 Mei. Menjelang pemilu, Cina berulang kali menyebutnya sebagai separatis yang berbahaya.

Tidak seperti biasanya, pernyataan Nauru menyebutkan Resolusi PBB 2758, yang disahkan pada tahun 1971 dan menyatakan bahwa pemerintah Beijing menggantikan Taipei di kursi PBB di Cina, sebagai alasan atas keputusan tersebut.

Rosenberger mengatakan resolusi tersebut disalahartikan.

“Resolusi PBB 2758 tidak menentukan status Taiwan, tidak menghalangi negara-negara untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, dan tidak menghalangi partisipasi Taiwan dalam sistem PBB,” katanya.

“Sangat mengecewakan melihat narasi yang menyimpang tentang Resolusi PBB 2758 yang digunakan sebagai alat untuk menekan Taiwan, membatasi suaranya di panggung internasional dan membatasi hubungan diplomatiknya.”

Di Pasifik, hanya Palau, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall yang kini memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan.

Rosenberger mengatakan dia memperkirakan upaya AS untuk meningkatkan dan memperluas keterlibatan dengan negara-negara Kepulauan Pasifik akan terus berlanjut.

Pemerintah Taiwan menuduh Cina menawarkan sejumlah besar uang kepada Nauru. Kementerian Luar Negeri Cina tidak menjawab pertanyaan mengenai tuduhan tersebut pada hari Senin, hanya mengatakan bahwa Nauru telah membuat “pilihan yang tepat”.

Dokumen anggaran Nauru menunjukkan dua pertiga pendapatan pemerintah tahun lalu berasal dari biaya yang dibayarkan oleh Australia untuk menjadi tuan rumah pusat pemrosesan pengungsi, yang mulai ditutup pada bulan Juli.

Pendanaan dari Australia untuk pusat tersebut kemungkinan akan berakhir pada tahun 2026, sehingga mempunyai “dampak signifikan terhadap perekonomian Nauru.”

Australia mengatakan pada hari Selasa bahwa pendanaannya untuk pusat pengungsi, yang merupakan bagian penting dari kebijakannya untuk mencegah pencari suaka yang tiba di perairan Australia dengan perahu, tidak berubah.

"Nauru tetap menjadi fasilitas pemrosesan lepas pantai. Pengaturan pendanaan untuk pengelolaan fasilitas tersebut tidak berubah," kata juru bicara Menteri Dalam Negeri Australia Clare O'Neil dalam pernyataannya kepada Reuters.

Menteri Pasifik Australia Pat Conroy mengatakan Australia menghormati keputusan Nauru dan telah diberitahu sebelumnya mengenai pengumuman tersebut, meskipun tidak ada diskusi mengenai keputusan tersebut.

REUTERS

Pilihan Editor Menlu Retno Marsudi Minta Masukan Ahli Hukum Internasional sebelum Bicara di ICJ soal Palestina