Presiden Palestina Mahmoud Abbas Tolak Penggusuran Warga Palestina

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak segala upaya yang menggusur warga Palestina. Penolakan itu disampaikan ketika bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di Tepi Barat pada Rabu, 10 Januari 2024.

 
Blinken tiba di Ramallah pada Rabu, 10 Januari 2024, sebagai bagian dari tur regional yang dimulai dengan kunjungan kerja ke Turki untuk melakukan pembicaraan mengenai konflik di Jalur Gaza. “Kami tidak akan membiarkan pengungsian warga Palestina baik di Jalur Gaza atau Tepi Barat,” kata Abbas dalam pertemuan tersebut, seperti dikutip kantor berita negara Wafa.

 
Abbas memperingatkan tindakan Israel yang melakukan penggusuran warga Palestina dari tanah mereka. Sebab Jalur Gaza adalah bagian integral dari negara Palestina.

 
Pernyataan Abbas datang setelah beberapa pejabat Israel menyerukan perpindahan massal warga Palestina dari Jalur Gaza di tengah serangan mematikan Israel di wilayah kantong pesisir tersebut.

 
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan kepada saluran televisi Israel Channel 12 pada akhir Desember 2023 Israel ingin mendorong emigrasi yang disengaja sehingga Israel perlu menemukan negara-negara yang mau menerima mereka (warga Gaza). 

 
Pernyataan serupa diulangi Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dalam kesempatan berbeda. Pada rapat faksi partai sayap kanan Otzma Yehudit pada 1 Januari 2024, Ben-Gvir mengatakan di hadapan para wartawan dan anggota partai bahwa perang memberi kesempatan untuk mendorong migrasi penduduk Gaza. Dia menyebut kebijakan tersebut sebagai “solusi yang benar, adil, bermoral dan manusiawi.”

 
Pernyataan kedua menteri tersebut menuai kecaman dari komunitas internasional, termasuk sekutu terdekat Israel yaitu Amerika Serikat. Media Zman Israel juga sempat mengabarkan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang melakukan kontak rahasia dengan Kongo dan beberapa negara lain untuk menerima ribuan imigran dari Gaza. Kabar tersebut telah dibantah oleh Kongo, Chad, dan Rwanda melalui pernyataan resmi.

 

ANADOLU AGENCY

Pilihan Editor Iran Kembangkan Drone Baru untuk Perang Rusia di Ukraina