Permohonan Pengampunan Tidak Terbuka
Sultan Ibrahim Iskandar dari Johor menyeka air matanya di samping saudara perempuannya Ratu Malaysia Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah usai pemilihan raja Malaysia berikutnya di Istana Nasional di Kuala Lumpur pada 27 Oktober 2023. MOHD RASFAN/Pool via REUTERS
Namun situasi seputar permohonan Najib untuk meminta pengampunan kerajaan tidaklah begitu jelas, kata para pengacara dan pejabat pemerintah.
Najib, yang merupakan Perdana Menteri Malaysia selama sembilan tahun hingga Mei 2018 dan merupakan PM pertama yang dipenjara, mulai menjalani hukuman penjara pada Agustus 2022 setelah gagal dalam dua kali banding untuk membatalkan hukumannya oleh Pengadilan Tinggi Malaysia dua tahun sebelumnya.
Lalu muncul perubahan lain. Hanya beberapa hari setelah dia mulai menjalani hukumannya di Penjara Federal Kajang di pinggiran ibu kota Kuala Lumpur, Najib mengajukan permohonan pengampunan kerajaan.
Pada saat itu, opini publik terhadap mantan perdana menteri dan presiden partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang sudah lama berdiri sangat buruk, di tengah permusuhan yang masih ada atas korupsi yang meluas dan dampak dari bencana 1MDB yang menodai reputasi internasional Malaysia.
Pemilihan umum pada Mei 2018 menjadi saksi pergantian kekuasaan politik pertama di negara ini sejak kemerdekaan pada 1957.
Pejabat senior pemerintah yang mengetahui masalah ini mencatat bahwa pada saat Konferensi Para Penguasa, yang dihadiri oleh sembilan kepala rumah tangga kerajaan, enggan mempertimbangkan pengampunan kerajaan karena sejumlah masalah.
Meskipun pemberian grasi semata-mata merupakan hak prerogratif raja dan para sultan, terpidana hanya berhak untuk menghadap Dewan Pengampunan setelah menjalani jangka waktu yang dianggap wajar dan sepadan dengan hukumannya.
Secara terpisah, hukuman terhadap Najib juga membawa denda sebesar RM210 juta juga masih belum diselesaikan.
1MDB, yang merupakan gagasan Najib tak lama setelah ia menjadi perdana menteri, berubah menjadi salah satu skandal terbesar yang mengguncang Malaysia dan komunitas keuangan internasional. Penyelidik Amerika Serikat dan Malaysia memperkirakan lebih dari US$4,5 miliar telah dicuri dari dana tersebut dan US$1 miliar lainnya mengalir ke rekening pribadi yang dimiliki Najib.
Ada juga pandangan di kalangan analis dan politisi dari kedua kubu yang berbeda pendapat bahwa pemberian pengampunan kerajaan secara terburu-buru kepada Najib, yang masih menghadapi tuduhan korupsi lainnya dalam kasus terpisah yang melibatkan 1MDB, berpotensi memicu kekhawatiran terhadap sistem peradilan negara dan berdampak buruk terhadap kepercayaan investor terhadap negara tersebut.
Pada awal Desember, penasihat utama Najib, Shafee, mengajukan permohonan baru kepada Dewan Pengampunan untuk meninjau kembali permohonan grasi kliennya, yang menyebabkan perubahan hati di antara beberapa anggota Dewan Pengampunan, kata pejabat pemerintah yang dekat dengan situasi tersebut tanpa menjelaskan lebih lanjut.
“Pemerintah mengetahui sentimen masyarakat mengenai masalah pengampunan untuk Najib, tapi ini sepenuhnya terserah raja,” kata seorang pejabat senior di pemerintahan Anwar yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.
Bagaimana Dewan Pengampunan Bekerja
Pengetahuan masyarakat mengenai Dewan Pengampunan sangat terbatas dan cara kerja lembaga ini dirahasiakan. Oleh karena itu, tidak diketahui apakah Dewan Pengampunan pernah membahas petisi Najib untuk mendapatkan pengampunan kerajaan pada pertemuan sebelum sidang bulan Desember.
PM Anwar sebelumnya dilaporkan mengatakan bahwa rapat dewan pada 28 April tahun lalu tidak membahas apakah Najib harus dibebaskan atau tidak.
Masing-masing dari 13 negara bagian Malaysia memiliki Dewan Pengampunan sendiri yang dipimpin oleh Sultan atau gubernur, untuk negara bagian seperti Penang, Melaka, Sabah, dan Sarawak.
Pengecualian berlaku untuk tiga Wilayah Federal, yaitu Kuala Lumpur, ibu kota administratif Putrajaya, dan pulau Labuan di Kalimantan.
Di Wilayah Federal, Dewan Pengampunan dipimpin oleh raja dan terdiri dari lima anggota lainnya. Selain tiga anggota yang ditunjuk oleh raja dan identitasnya dirahasiakan, dua lainnya adalah Jaksa Agung dan Menteri Wilayah Federal.
Dewan Pengampunan tidak berfungsi berdasarkan jadwal dan hanya bertemu jika dan ketika ada kasus yang perlu dipertimbangkan.
Menurut sumber senior pemerintah, Anwar menghadiri rapat Dewan Pengampunan pada Desember yang memutuskan untuk menunda pertimbangan petisi Najib karena portofolio Wilayah Federal, yang saat itu kosong, beroperasi langsung di bawah Kantor Perdana Menteri.
Pada pertemuan bulan ini, pemerintahan Anwar akan diwakili oleh Dr Zaliha Mustapha, mantan menteri kesehatan negara tersebut, yang ditunjuk untuk menduduki portofolio Wilayah Federal pada perombakan Kabinet bulan lalu.