Top 3 Dunia: Operasi Gabungan Hamas Lawan Israel, Rusia Siagakan Howitzer Dekat Finlandia

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan mereka menjalani proses rekrutmen diplomat yang transparan. Hal tersebut disampaikan setelah muncul perbincangan soal adanya diplomat titipan partai yang tidak melalui proses rekrutmen yang benar.

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud Md menyinggung di debat cawapres soal sistem rekrutmen diplomat saat ini yang menurutnya harus ditinjau ulang. Mahfud mengatakan diplomat Indonesia pada periode dulu lebih bagus daripada saat ini.

“Sekarang ini kadang kala ada titipan dari partai, kalau dari partai belum masuk, belum disahkan. Sesudah bertugas tidak jelas,” kata Mahfud dalam debat cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat, 22 Desember 2023.

Fenomena itu yang membuat diplomat tidak mengerti tugas dan dasar-dasar diplomasi. Menurut Mahfud, bila dirinya dan calon presiden Ganjar Pranowo terpilih pada Pemilihan Presiden 2024, pola rekrutmen perlu ditinjau ulang.

“Bila saya diberi kewenangan, nanti diplomasi ini diatur kembalilah. Rekrutmennya itu betul-betul orang yang memenuhi syarat,” kata Mahfud.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemlu Cecep Herawan menjabarkan proses rekrutmen diplomat di Kemlu. Dia mengatakan proses rekrutmen itu tentunya mengikuti rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), tetapi ada dua faktor tambahan yang menjadi pembeda.

“Pertama, kami menambahkan tes bahasa, yang kedua tes psikologi lengkap. Kenapa tes bahasa? Karena tentunya tugas fungsi kita dalam berbagai bahasa asing selain bahasa Indonesia,” ujar Cecep dalam acara makan siang bersama Menteri Luar Negeri RI di bilangan Jakarta Selatan pada Rabu, 27 Desember 2023.

“Kenapa psikotes menjadi penting? Karena kita ingin diplomat kita punya semacam kepribadian yang mumpuni dan ajek, sehingga itu menjadi syarat utama,” imbuhnya.

Dia pun menjelaskan faktor ketiga yang membedakan rekrutmen diplomat di Kemlu dari proses CPNS biasa. Dalam sesi wawancara, katanya, tidak hanya pihak Kemlu yang mewawancara, tetapi juga melibatkan akademisi dan pakar dari pihak ketiga. Hal ini dilakukan karena Kemlu ingin prosesnya betul-betul transparan.

Berita selengkapnya baca di sini. 

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya