TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Rabu, 20 Desember 2023, mengumumkan pihakya tidak akan mengizinkan kapal-kapal berbendera Israel atau kapal apapun itu atas nama Israel berlabuh di Malaysia atau bongkar muat di negaranya. Larangan ini sebagai bentuk protes terhadap Israel atas pembantaian dan kekejaman di Gaza.
Malaysia membuka sejumlah pelabuhannya untuk Israel lewat ZIM Integrated Shipping Solutions pada 2002 silam. Namun Anwar memutuskan untuk merevisi keputusan tersebut.
“Sanksi-sanksi ini adalah respon atas tindakan – tindakan Israel yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan melanggar hukum internasional dengan masih melanjutkan pembantaian dan kekejaman terhadap warga Palestina,” kata Anwar.
Umat Islam di Malaysia beraliran sunni, di mana dua pertiga warga negara Malaysia adalah umat Islam. Kuala Lumpur sangat vokal soal pendudukan wilayah Palestina dan memilih menjaga hubungan dengan Hamas, yakni sebuah kelompok berkuasa di Gaza yang sudah dilabeli teroris oleh Israel, Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Israel menyatakan perang pada Hamas setelah kelompok itu melakukan serangan mendadak pada 7 Oktober 2023, di mana diperkirakan 1.200 warga negara Israel tewas dalam serangan tersebut. Sejak saat itu, Israel secara agresif melancarkan serangan hingga menewaskan lebih dari 19 ribu warga Palestina di Gaza.
Bloomberg mewartakan, sanksi-sanksi yang dijatuhkan Malaysia ini sebagian besar hanya simbolik. Masalah terbesar bagi Negeri Bintang Daud adalah blokade secara de fakto oleh kelompok Houthi di Yaman untuk semua pengiriman dari Israel yang melintasi Laut Merah. Yaman berbagi perbatasan laut dengan Palestina yang sedang dikecamuk perang.
Sebelumnya pada awal pekan ini, Amerika Serikat mengumumkan sebuah armada laut multinasional akan dikerahkan untuk tetap membuat Laut Merah sebagai rute terbuka. Namun kelompok Houthi mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi mereka dalam menjalankan operasi untuk mendukung Gaza.
Sumber: RT.com
Pilihan Editor: Red Light District di Amsterdam Bakal Direlokasi
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
![Petugas polisi berbaris saat demonstran berunjuk rasa ke Istana Raja untuk menyerahkan surat yang ditulis kepada raja, sebagai bagian dari unjuk rasa untuk menyerukan penggulingan pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan reformasi monarki di Bangkok, Thailand, 8 November , 2020. [REUTERS / Soe Zeya Tun]](https://statik.tempo.co/data/2020/11/09/id_979299/979299_400.jpg)
