TEMPO.CO, Jakarta - Menteri pertahanan dan keuangan Israel pada Rabu berselisih mengenai apakah sebagian pendapatan pajak Tepi Barat harus ditransfer ke Otoritas Palestina. Hal ini menggarisbawahi ketegangan yang membebani pemerintah ketika pasukan Israel melanjutkan serangan di Gaza, yang disebut sejumlah lembaga internasional sebagai kejahatan perang.
Menteri Pertahanan Yoav Gallant menyerukan agar pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh Israel atas nama Palestina di beberapa bagian Tepi Barat yang berada di bawah kendali langsung Israel, harus dicairkan tanpa penundaan.
“Negara Israel berkepentingan untuk menjaga stabilitas di Yudea dan Samaria, selalu dan terutama pada masa-masa seperti ini,” kata Gallant dalam sambutannya di televise. Ia menggunakan istilah yang digunakan oleh warga Yahudi di Israel untuk merujuk Tepi Barat, di mana terdapat peningkatan kekerasan sejak perang dengan Hamas dimulai tiga pekan lalu.
“Dana tersebut harus segera ditransfer agar dapat digunakan oleh mekanisme operasional Otoritas Palestina dan oleh sektor-sektor Otoritas Palestina yang menangani pencegahan terorisme,” ujarnya.
“Saya kira sudah sepantasnya kita mempertahankan keputusan kabinet seperti yang diputuskan beberapa hari lalu,” ujarnya.
Berdasarkan perjanjian perdamaian sementara, Kementerian Keuangan Israel memungut pajak atas nama Palestina dan melakukan transfer bulanan ke Otoritas Palestina, yang membatasi pemerintahan mandiri di wilayah pendudukan Tepi Barat. Namun, selalu ada perselisihan mengenai perjanjian tersebut.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang partai nasionalis religius garis kerasnya mendapat dukungan kuat dari para pemukim ilegal Yahudi di Tepi Barat, menjawab bahwa Gallant membuat "kesalahan serius" dalam menuntut pencairan dana tersebut.
Smotrich telah mengatakan bahwa dia akan menentang pembayaran dana tersebut, yang akan digunakan untuk membayar gaji sektor publik dan pengeluaran pemerintah lainnya. Ia bahkan menuduh warga Palestina di Tepi Barat mendukung serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.
“Saya tidak bermaksud membiarkan Negara Israel membiayai musuh-musuh kami di Yudea dan Samaria yang mendukung terorisme Hamas dan mendanai teroris 7/10 yang membunuh dan membantai kami,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Kedua menteri telah berselisih pada awal tahun ini ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat Gallant karena penolakannya terhadap rencana pemerintah untuk merombak sistem peradilan, sebelum membatalkan keputusan tersebut di hadapan oposisi publik yang sangat besar.
Pilihan Editor: Israel Bekukan Pendapatan Pajak Otoritas Palestina karena Tak Mau Mengecam Hamas
REUTERS
