TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Sekjen PBB Antonio Guterres pada Rabu, 25 Oktober 2023, menolak tuduhan bahwa ia membenarkan serangan kelompok militan Palestina Hamas terhadap Israel. "Saya terkejut dengan pernyataan saya yang keliru diartikan. Seolah-olah saya membenarkan tindakan teror yang dilakukan Hamas. Ini salah. Justru sebaliknya," katanya kepada wartawan. Ia tak menyebut nama Israel secara terang-terangan.
Guterres pada Selasa meminta agar perang Israel Hamas tak mengorbankan warga sipil. Ia menyuarakan keprihatinan tentang pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional di Jalur Gaza.
Baca Juga:
Ia mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara bahwa sangat penting untuk memperjelas bahwa perang mempunyai aturan. Yaitu dimulai dengan prinsip dasar menghormati dan melindungi warga sipil.
“Penting juga untuk menyadari bahwa serangan Hamas tidak terjadi dalam ruang hampa. Rakyat Palestina telah menjadi sasaran pendudukan yang menyesakkan selama 56 tahun,” kata Guterres.
“Tetapi keluhan rakyat Palestina tidak bisa membenarkan serangan mengerikan yang dilakukan Hamas. Dan serangan mengerikan itu tidak bisa membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina,” katanya.
Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menggambarkan pidato Guterres sebagai hal yang mengejutkan. Ia meminta Guterres untuk segera mengundurkan diri, sementara Menteri Luar Negeri Israel yang sedang berkunjung, Eli Cohen, mengatakan dia membatalkan pertemuan dengan Guterres pada Selasa. Guterres bertemu dengan perwakilan keluarga para sandera yang ditahan di Gaza.
Pada Rabu, Guterres menegaskan bahwa ia tegas mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.400 orang warga Israel. “Tidak ada yang bisa membenarkan pembunuhan yang disengaja, melukai dan penculikan warga sipil atau peluncuran roket terhadap sasaran sipil. Saya yakin perlu untuk meluruskan hal ini, terutama untuk menghormati para korban dan keluarga mereka."
REUTERS
Pilihan Editor: Sikap Negara Anggota PBB Soal Israel Palestina, dari Indonesia hingga AS
