TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan memberi izin pengiriman bantuan militer Amerika Serikat ke Mesir. Pasalnya, Mesir dianggap seebagai negara yang vital bagi kepentingan keamanan Amerika Serikat walau pun langkah Washington ini dikritik secara luas karena dugaan pelanggaran HAM (yang pernah dilakukan Mesir).
Washington menahan bantuan untuk Mesir sekitar USD 85 juta (Rp 1,3 triliun). Menurut undang-undang Amerika Serikat pengucuran bantuan ini tergantung pada seberapa besar kemajuan dan konsistensi yang telah dibuat oleh Mesir dalam membebaskan para tahanan politik, di mana Amerika Serikat menyebut Kairo belum memenuhinya. Jumlah uang yang ditahan oleh Amerika Serikat itu hanya sebagian kecil dari USD 1,3 miliar (Rp 19 triliun) per tahun yang dialokasikan untuk Mesir.
Amerika Serikat sudah lama memberikan bantuan militer ke Mesir dalam jumlah yang cukup besar dan bantuan lainnya sejak Mesir menandatangani sebuah kesepakatan damai dengan Israel pada 1979. Mesir adalah sebuah negara dengan populasi terbesar di kalangan negara-negara berbahasa Arab. Kairo sampai sekarang masih menjadi sekutu dekat Washington.
Undang-undang Amerika Serikat juga mengizinkan bantuan untuk Mesir ditahan sebesar USD235 juta (Rp 3,6 triliun) hingga Mesir mau memenuhi prasyarat demokrasi dan HAM. Namun sumber di Pemerintah Amerika Serikat mengatakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menggunakan wewenangnya untuk mengesampingkan prasyarat ini.
“Keputusan Blinken tersebut tidak mengurangi komitmen Amerika Serikat yang ingin ada kemajuan HAM di Mesir. Washington telah melakukan sejumlah pembicaraan yang alot dengan Mesir perihal rekam jejak mereka di HAM,” kata sumber tersebut yang menolak dipublikasi identitasnya.
Sejumlah kelompok HAM menuduh Mesir telah melakukan pelanggaran yang cukup banyak di bawah kepemimpinan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Di antara pelanggaran itu adalah penyiksaan dan penculikan. Dengan begitu, ‘pesan’ Amerika Serikat dianggap keliru.
“Pemerintah Amerika Serikat pernah menyatakan kepada Sisi kalau Washington telah melihat ada kemajuan dalam bidang HAM pada setahun terakhir. Padahal kenyataannya, banyak hal-hal yang menurun secara signifikan,” demikian keterangan bersama 16 kelompok HAM, di antaranya Freedom House dan Project on Middle East Democracy
Sumber: middleeastmonitor.com
Pilihan Editor: Setara Institute: Potret Bisnis dan HAM Indonesia Selama 11 Tahun, Masih Tingkat Basic to Improving
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
