TEMPO.CO, Jakarta - Pada 15 September 2007 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Demokrasi Internasional. Peringatan ini memberikan kesempatan untuk meninjau kembali keadaan demokrasi di dunia. Serta mendorong nilai-nilai dasar demokrasi.
Dirangkum dari lldikti7.kemdikbud.go.id, Hari Demokrasi Internasional 15 September 2023 mengusung tema “Empowering The Next Generation” atau “Memberdayakan Generasi Mendatang”. Tema ini menyorot pentingnya peran generasi muda dalam memajukan dan mewujudkan demokrasi sejati.
Hari Demokrasi Internasional diperingati setiap tahunnya untuk mewujudkan kepentingan siapapun dan dimanapun.
Dikutip dari un-org, peringatan ini merupakan salah satu bentuk kebebasan berekspresi. Hal ini dicetuskan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang batas-batas."
Disamping itu, Hari Demokrasi Internasional mendorong pemerintah untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan demokrasi. Kemudian menjaga demokrasi terbuka di antara semua negara anggota Piagam PBB, sekaligus menjadi momentum untuk menyoroti peran penting parlemen dalam mewujudkan keadilan, perdamaian, pembangunan dan hak asasi manusia, dilansir dari ipu.org.
Perlu diketahui, PBB mendukung demokrasi dengan mempromosikan hak asasi manusia, pembangunan, serta perdamaian dan keamanan. Selanjutnya, PBB mendukung tata pemerintahan yang baik. Mulai dari memantau pemilu, mendorong masyarakat sipil untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan akuntabilitas, memastikan penentuan nasib sendiri di negara-negara yang mengalami dekolonisasi, hingga membantu penyusunan konstitusi baru di negara-negara pasca-konflik.
Untuk menjalankan dukungan tersebut, kegiatan PBB dilakukan lewat Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Dana Demokrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDEF), Departemen Operasi Perdamaian (DPO) dan Departemen Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian (DPPA). Program tersebut juga diatur dalam Departemen Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) dan Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women).
Sebagai informasi, Hari Demokrasi Internasional disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Serta diatur dalam hukum internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Resolusi Majelis Umum tahun 2011 tentang Partisipasi Politik Perempuan.
IPU | UN.ORG
Pilihan editor: Faisal Basri Sebut Konflik Kepentingan Marak di Pusaran Kekuasaan: Indeks Demokrasi di Indonesia Turun
