TEMPO.CO, Jakarta - Filipina dan Taiwan menolak peta yang dikeluarkan oleh Cina yang menunjukkan klaim kedaulatannya termasuk di Laut Cina Selatan. Beijing membela diri dan menyatakan peta itu harus dilihat secara rasional dan objektif.
Filipina pada Kamis, 31 Agustus 2023, meminta Beijing untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional. Manila menyinggung putusan arbitrase 2016 yang menyatakan bahwa garis dalam peta baru Cina tersebut tidak memiliki dasar hukum.
Cina pada Senin, 28 Agustus 2023, merilis peta garis terkenal berbentuk U yang menutupi sekitar 90 persen Laut Cina Selatan – wilayah perairan yang menjadi sumber banyak perselisihan paling diperebutkan di dunia.
Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan senilai lebih dari US$3 triliun setiap tahunnya. Cina mengatakan garis tersebut didasarkan pada peta bersejarahnya. Belum jelas apakah peta terbaru menunjukkan adanya klaim baru atas wilayah tersebut.
Garis berbentuk U di Tiongkok berputar sejauh 1.500 kilometer di selatan pulau Hainan dan memotong zona ekonomi eksklusif (ZEE) Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia
“Upaya terbaru untuk melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi Tiongkok atas wilayah dan zona maritim Filipina tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Filipina.
Malaysia mengatakan telah mengajukan protes diplomatik atas peta tersebut. Malaysia dalam sebuah pernyataan mengatakan peta baru tersebut tidak memiliki otoritas yang mengikat atas Malaysia, yang “juga memandang Laut Cina Selatan sebagai masalah yang kompleks dan sensitif”.
Peta tersebut berbeda dengan versi lebih sempit yang diserahkan oleh Cina ke PBB pada 2009 mengenai Laut Cina Selatan yang mencakup apa yang disebut “sembilan garis putus-putus”.
Peta terbaru mencakup wilayah geografis yang lebih luas dan memiliki garis dengan 10 garis putus-putus yang meliputi Taiwan, mirip dengan peta Cina tahun 1948. Tiongkok juga menerbitkan peta dengan garis putus-putus ke-10 pada 2013.
Ketika tentang peta terbaru, juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Jeff Liu mengatakan Taiwan "sama sekali bukan bagian dari Republik Rakyat Cina".
“Tidak peduli bagaimana pemerintah Tiongkok memutarbalikkan posisinya terhadap kedaulatan Taiwan, hal itu tidak dapat mengubah fakta obyektif keberadaan negara kami,” katanya dalam konferensi pers.
Cina saat ini tengah mengadakan "pekan publisitas kesadaran peta nasional", demikian laporan stasiun televisi pemerintah China Central Television pada Selasa.
Ketika ditanya mengapa Cina merilis peta terbaru dengan 10 garis dibandingkan dengan peta yang memiliki sembilan garis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengatakan bahwa Beijing tidak ragu-ragu mengenai wilayahnya.
“Posisi Tiongkok terhadap masalah Laut Cina Selatan selalu jelas. Pihak berwenang Tiongkok secara rutin memperbarui dan merilis berbagai jenis peta standar setiap tahun,” katanya dalam pengarahan rutin.
“Kami berharap pihak-pihak terkait dapat memandang hal ini secara obyektif dan rasional.”
India pada Selasa, 29 Agustus, 2023, mengatakan pihaknya telah mengajukan protes keras kepada Cina atas peta baru yang mengklaim wilayah India, hal terbaru yang mengganggu hubungan kedua negara raksasa Asia tersebut.
REUTERS
Pilihan Editor: Terungkap Video Terakhir Prigozhin, Sebut Soal Menghabisi Dirinya
