AS Sanksi 100 Pejabat Kota Nikaragua atas Pelanggaran HAM

TEMPO.CO, Jakarta -Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Sabtu, 19 Agustus 2023, menjatuhkan sanksi kepada 100 pejabat kota Nikaragua yang dituduh berpartisipasi dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Mereka dianggap ambil bagian dalam penutupan sebuah universitas populer hingga memenjarakan seorang uskup terkemuka.

Sanksi tersebut termasuk larangan bepergian ke Amerika Serikat. Para pejabat itu dituduh menindas masyarakat sipil dan menutup ruang-ruang sipil seperti Central American University (UCA), sebuah kampus Yesuit yang disita pemerintah pekan ini.

Pemerintahnya setahun lalu memenjarakan Uskup Rolando Alvarez, pengkritik keras Presiden Daniel Ortega yang dijatuhi hukuman 26 tahun penjara.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Sabtu bahwa pejabat yang terkena sanksi dinilai mengizinkan atau memfasilitasi kampanye kekerasan, penahanan yang tidak adil dan pembatasan hak asasi manusia serta kebebasan fundamental.

"Kami terus menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat Uskup Alvarez di Nikaragua dan diakhirinya represi sistematis," tambah Asisten Menlu AS untuk Urusan Belahan Bumi Barat Brian Nichols di akun media sosialnya.

Pemerintah Nikaragua belum memberikan tanggapan soal sanksi AS ini.

Washington sebelumnya memberikan sanksi kepada tokoh-tokoh top dalam pemerintahan Ortega termasuk Wakil Presiden Rosario Murillo, tiga anaknya, pejabat senior pemerintah, serta petinggi polisi dan tentara.

Uni Eropa dan Kanada telah bergabung dengan sanksi tersebut.

UCA di Nikaragua adalah satu-satunya universitas yang tidak dikontrol pemerintah, didirikan oleh Jesuit pada 1960. Itu adalah tempat lahirnya pemberontakan mahasiswa melawan pemerintah pada 2018, yang ditumpas dengan keras oleh pasukan keamanan Ortega.

Sejak itu, universitas telah dilucuti dari dana publik dan pejabat utamanya telah diblokir untuk kembali ke negara itu ketika mereka pergi dalam perjalanan bisnis.

Pilihan Editor: Uskup Nikaragua Dihukum Puluhan Tahun Penjara dan Kewarganegaraannya Dicabut

REUTERS