TEMPO.CO, Jakarta - Departemen Kehakiman Amerika Serikat bekerja sama dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk mendukung jaksa Ukraina dalam melakukan penyelidikan kejahatan perang, kata Jaksa Agung Merrick Garland pada Senin, sebagai dukungan setelah lebih dari setahun invasi Rusia.
“Ukraina harus melakukan tiga hal secara bersamaan: ia harus berperang; ia harus menyelidiki kejahatan perang; dan itu harus memastikan bahwa masyarakat yang adil muncul di sisi lain perang,” katanya dalam pidatonya di Asosiasi Pengacara Amerika di Denver. “Departemen Kehakiman merasa terhormat untuk berdiri bersama mereka."
Kongres baru-baru ini mengizinkan fleksibilitas AS dalam membantu ICC dengan penyelidikan terhadap warga negara asing yang terkait dengan Ukraina. Garland menegaskan Departemen Kehakiman akan menjadi bagian penting dari kerja sama Amerika Serikat.
“Kami tidak menunggu permusuhan berakhir sebelum mengejar keadilan dan akuntabilitas. Kami bekerja sama dengan mitra internasional kami untuk mengumpulkan bukti dan membangun kasus sehingga kami siap ketika saatnya tiba untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku,” ujarnya.
Dia menunjuk seorang jaksa untuk bertugas di sebuah pusat yang dibuka bulan lalu di Den Haag untuk mendukung Ukraina membangun kasus terhadap para pemimpin senior Rusia atas kejahatan agresi.
Pusat Internasional untuk Penuntutan Kejahatan Agresi tidak akan mengeluarkan surat dakwaan atau surat perintah penangkapan bagi tersangka, melainkan akan mendukung penyelidikan yang sudah berlangsung di Ukraina, Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia.
Garland juga mendorong lebih banyak pengacara swasta untuk secara sukarela membantu para korban Ukraina. Dia ingat bagaimana neneknya dan keluarga istrinya dapat melarikan diri dari Eropa sebagai pengungsi ke Amerika Serikat dan menghindari Holocaust. Kerabat lainnya dibunuh oleh Nazi.
"Kami tidak tahu apakah ada orang yang terlibat dalam kematian mereka dimintai pertanggungjawaban," tutur Garland. “Keluarga para korban kekejaman saat ini di Ukraina berhak mengetahui apa yang terjadi pada orang yang mereka cintai. Mereka pantas mendapatkan keadilan.”
ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk menuntut agresi di Ukraina karena Rusia dan Ukraina belum meratifikasi Statuta Roma yang membentuk pengadilan tersebut. Meski demikian, jaksa agung Ukraina mengatakan mereka berencana untuk bergabung dengan ICC.
Amerika Serikat juga bukan negara anggota ICC. Sejak Statuta Roma, yang menetapkan pengadilan mulai berlaku, administrasi AS yang dimulai selama kepresidenan Bill Clinton mulai menjauh dari ICC karena kekhawatiran mahmakah akan membuka penyelidikan dan menuntut tentara Amerika atau pejabat senior.
Meskipun bukan anggota pengadilan, AS telah bekerja sama dengan ICC di masa lalu dalam masalah kejahatan perang, terutama selama pemerintahan Obama. Saat itu, Washington menyumbangkan bukti penyelidikan kekejaman yang diduga dilakukan oleh Tentara Perlawanan Tuhan di Uganda dan sekitarnya di negara bagian di Afrika timur.
Namun, antipati Amerika terhadap pengadilan mencapai ketinggian baru selama pemerintahan Trump ketika menjatuhkan sanksi pada mantan kepala jaksa ICC dan beberapa pembantunya. Ini terjadi setelah ICC melakukan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan AS di Afghanistan dan Irak dan tentara Israel di Tepi Barat dan Gaza.
Pemerintahan Biden mencabut sanksi tersebut tidak lama setelah menjabat dan keputusannya untuk secara aktif membantu pengadilan dalam penyelidikan Ukraina menandai langkah lain menuju kerja sama dengan ICC.
Departemen Kehakiman memberikan bantuan luas ke Ukraina, mulai dari pelatihan penuntutan kejahatan lingkungan hingga membantu mengembangkan sistem manajemen kasus elektronik yang aman untuk lebih dari 90.000 dugaan kejahatan kekejaman. Garland juga menyebut US$500 juta aset yang disita dan lebih dari tiga lusin dakwaan yang telah dijatuhkan departemen untuk menegakkan sanksi.
Pilihan Editor: Bantah Pentagon, Presiden AS Joe Biden Bagikan Bukti Kejahatan Perang Rusia dengan ICC
AL ARABIYA
