Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Myanmar Tunda Pemilu, Kemenlu RI: Pemulihan Demokrasi Kian Lambat

image-gnews
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyampaikan pidatonya saat konferensi pers di Jakarta, Kamis, 27 Oktober 2022. Pertemuan khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) diadakan di Jakarta pada hari Kamis untuk membahas apa yang disebut 'konsensus' perdamaian lima poin yang disepakati dengan junta 18 bulan lalu, meskipun tidak ada perwakilan dari Myanmar yang hadir. REUTERS/Willy Kurniawan
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyampaikan pidatonya saat konferensi pers di Jakarta, Kamis, 27 Oktober 2022. Pertemuan khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) diadakan di Jakarta pada hari Kamis untuk membahas apa yang disebut 'konsensus' perdamaian lima poin yang disepakati dengan junta 18 bulan lalu, meskipun tidak ada perwakilan dari Myanmar yang hadir. REUTERS/Willy Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Kementerian Luar Negeri RI atau Kemenlu menyebut bahwa hal-hal yang semakin memperlambat terjadinya proses perdamaian dan rekonsiliasi kian menyulitkan posisi Myanmar sendiri. Ini menanggapi penundaan pemilu oleh junta militer di negara itu.

Sejauh ini belum ada tanggapan khusus dari ASEAN, yang tahun ini dipimpin oleh Indonesia. “Ini proses internal yang semakin memperlambat proses pemulihan demokrasi di Myanmar,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah saat ditemui wartawan di Jakarta pada Selasa, 1 Agustus 2023.

Faizasyah menambahkan, Kemlu akan mengikuti dari dekat perkembangan yang terjadi di Myanmar sebelum pemerintah memberikan evaluasi.

Junta Myanmar secara resmi menunda pemilu pada Agustus tahun ini. Semula, pemilu itu dijanjikannya setelah kudeta 2021 yang menyebabkan krisis berkelanjutan di salah satu negara Asia Tenggara itu.

Pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing, dalam pertemuan pada Senin, 31 Juli 2023, dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) yang didukung tentara, kemudian memutuskan memperpanjang keadaan darurat enam bulan lagi.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta. Kisruh politik itu menuai kecaman global dan Barat kembali memberlakukan sanksi Naypyidaw. Gerakan perlawanan melawan militer di berbagai front setelah itu bermunculan.

ASEAN dibikin frustrasi oleh Tatmadaw yang dianggap tidak mematuhi mekanisme perdamaian yang disepakati blok, yakni konsensus lima butir. Konsensus menyerukan segera diakhirinya kekerasan; penyelenggaraan dialog di antara semua pihak; penunjukan utusan khusus; mengizinkan bantuan kemanusiaan dari ASEAN; dan mengizinkan utusan khusus mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

Banyak pihak yang menganggap rencana perdamaian ASEAN atas krisis Myanmar itu tidak memberikan perkembangan signifikan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tatmadaw atau militer Myanmar telah berjanji untuk mengadakan pemilihan pada Agustus 2023 setelah menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi. Namun mereka berdalih, kekerasan yang sedang berlangsung sebagai alasan untuk menunda pemungutan suara.

Militer merebut kekuasaan setelah mengadukan kecurangan dalam pemilihan umum November 2020 yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi. Kelompok pemantau pemilu tidak menemukan bukti kecurangan massal.

Penggulingan pemerintah terpilih Suu Kyi menggagalkan satu dekade reformasi, keterlibatan internasional dan pertumbuhan ekonomi, sambil meninggalkan jejak kehidupan yang terbalik setelahnya.

Menanggapi pengumuman junta, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan memperpanjang keadaan darurat hanya akan menjerumuskan negara itu lebih dalam ke dalam kekerasan dan ketidakstabilan. "Kebrutalan rezim yang meluas dan mengabaikan aspirasi demokrasi rakyat Burma terus memperpanjang krisis," kata juru bicara Matthew Miller.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Cuaca Ekstrem di Arab Saudi, Suhu Diprediksi Bisa Tembus 50 Derajat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Novel Baswedan Minta Komitmen Pemberantasan Korupsi dari Para Peserta Pemilu

17 jam lalu

Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan bersama Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo menjawab pertanyaan  wartawan usai menjalani asesmen atau uji kompetensi di Gedung Transnasional Crime Center (TNCC), Divisi Humas Polri, Jakarta, Selasa, 7 Desember 2021. Sebanyak 44 mantan pegawai KPK menjalani asesmen atau uji kompetensi dalam rangka perekrutan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepolisian Republik Indonesia (Polri). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Novel Baswedan Minta Komitmen Pemberantasan Korupsi dari Para Peserta Pemilu

Novel Baswedan meminta para peserta pemilu untuk meletakkan pemberantasan korupsi sebagai isu strategis.


Ketua KPU, Ketua KPK, hingga Influencer Thariq Halilintar akan Hadir di Hari Kedua Rakernas PDIP

18 jam lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan), Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo (kedua kanan), Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono (kedua kiri), Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oedang (kiri) dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibdjo (kanan) berfoto bersama dalam Rakernas ke-4 PDI Perjuangan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 29 September 2023. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-4 tersebut mengangkat tema
Ketua KPU, Ketua KPK, hingga Influencer Thariq Halilintar akan Hadir di Hari Kedua Rakernas PDIP

Para petinggi PDIP, Ketua KPU, Ketua KPK, hingga para pemengaruh atau influencer dipastikan akan menghadiri hari kedua Rakernas PDIP.


Kementerian Luar Negeri Akan Dorong Ratifikasi Perjanjian Proliferasi Senjata Nuklir di IAEA

1 hari lalu

Logo International Atomic Energy Agency. REUTERS/Leonhard Foeger
Kementerian Luar Negeri Akan Dorong Ratifikasi Perjanjian Proliferasi Senjata Nuklir di IAEA

Indonesia memastikan akan terus mendorong ratifikasi perjanjian proliferasi senjata nuklir setelah terpilih menjadi anggota Dewan Gubernur IAEA.


Kementerian Luar Negeri Sebut Dua Presiden siap Hadir di KTT AIS Forum 2023

1 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Kementerian Luar Negeri Sebut Dua Presiden siap Hadir di KTT AIS Forum 2023

Kementerian Luar Negeri RI mengkonfirmasi sejauh ini dua presiden dan sejumlah perdana menteri telah mengabarkan kehadiran pada KTT AIS Forum 2023.


Manipur Bergolak lagi, Pemerintah India Berlakukan Jam Malam

2 hari lalu

Petugas polisi antihuru-hara menembakkan peluru asap untuk membubarkan demonstran yang memprotes penangkapan lima orang, yang menurut polisi membawa senjata sambil mengenakan seragam kamuflase, di Imphal, Manipur, India, 18 September 2023. REUTERS/Stringer
Manipur Bergolak lagi, Pemerintah India Berlakukan Jam Malam

Manipur bergolak lagi ketika dua jasad mahasiswa komunitas Meitei yang diduga diculik ditemukan pekan ini.


Anggaran KPU untuk Pemilihan Umum sejak Pemilu 2004, Berapa Kali Lipat Kenaikan untuk Pemilu 2024?

3 hari lalu

Seorang pria membawa kotak suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 20 November 2020. KPU Sulut mendistribusikan logistik pilkada Sulut dengan memprioritaskan keperluan logisitik untuk tiga kabupaten/kota di wilayah kepulauan pada tahap pertama serta 12 Kabupaten/Kota di wilayah darat pada tahap kedua, dan ditergetkan rampung pada 21 November 2020. ANTARA FOTO/Adwit B Pramono
Anggaran KPU untuk Pemilihan Umum sejak Pemilu 2004, Berapa Kali Lipat Kenaikan untuk Pemilu 2024?

Jumlah anggaran KPU dari masa ke masa sejak Pemilu 2004 sampai Pemilu 2024. Berapa kali lipat kenaikannya?


Pemerintah Diminta Tunda Proyek Rempang Eco-City hingga Pemilu 2024 Selesai

3 hari lalu

Kepala BP Batam saat melakukan sosialisasi kepada warga Pasir Panjang, Pulau Rempang, Batam, Kamis (21/9/2023). TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Pemerintah Diminta Tunda Proyek Rempang Eco-City hingga Pemilu 2024 Selesai

Ketua Umum Nasional Corruption Watch, Hanifa Sutrisna mendorong pemerintah menunda realisasi proyek Rempang Eco-City.


Terkini Bisnis: Warga Pulau Rempang Batal Pindah ke Pulau Galang, Perintah Jokowi untuk Impor Beras dari China

3 hari lalu

Ratusan buruh Kota Batam yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam melakukan aksi demontrasi di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Senin (25/09). Selain menuntut kenaikan upah, massa juga menyampaikan dukungan kepada masyarakat Rempang, Kota Batam. TEMPO/YOGI EKA SAHPUTRA
Terkini Bisnis: Warga Pulau Rempang Batal Pindah ke Pulau Galang, Perintah Jokowi untuk Impor Beras dari China

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Rabu siang, 27 September 2023 yakni wacana relokasi masyarakat Pulau Rempang ke Pulau Galang batal.


Jurusan Kuliah yang Dibutuhkan dalam Seleksi PPPK Kementerian Luar Negeri 2023

3 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Jurusan Kuliah yang Dibutuhkan dalam Seleksi PPPK Kementerian Luar Negeri 2023

Kementerian Luar Negeri membuka peluang bagi kandidat dari berbagai jurusan dalam seleksi PPPK 2023.


Ragam Slogan Meme Capres-Cawapres Fiktif Dildo Saat Pemilu 2019: Orang Miskin Dilarang Miskin

3 hari lalu

Meme Nurhadi, calon presiden fiktif bersama tiga penyanyi Korea. Pasangan capres dan cawapres fiktif, Nurhadi - Aldo yang disingkat sebagai Dildo sepertinya sangat menarik hati para pengguna media sosial. Twitter/@Nurhadi_aldo
Ragam Slogan Meme Capres-Cawapres Fiktif Dildo Saat Pemilu 2019: Orang Miskin Dilarang Miskin

Pemilu 2019 boleh dibilang menjadi kontestasi Pilpres paling panas di Indonesia. Muncul capres-cawapres fiktif Nurhadi - Aldo dengan jargon satir-nya.