TEMPO.CO, JERUSALEM – Parlemen Israel pada pekan ini meratifikasi undang-undang baru yang membatalkan beberapa kekuasaan Mahkamah Agung, meskipun ada protes massal dan kekhawatiran yang disampaikan oleh Amerika Serikat.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perubahan diperlukan untuk mengendalikan pengadilan yang terlalu intervensionis. Tetapi, para kritikus menuduhnya otoritarianisme.
Undang-undang baru ini merupakan amandemen yang menghapus satu perangkat yang dimiliki Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan pemerintah dan menteri. Hingga saat ini, jika pengadilan menganggap keputusan eksekutif "tidak masuk akal", keputusan tersebut dapat dibatalkan.
Setelah RUU itu berlaku, hakim tidak lagi dapat melakukan ini. Kendati, mereka masih dapat memutuskan melawan pemerintah berdasarkan alasan hukum lainnya.
Perubahan dan Kecemasan
Dalam jangka pendek perubahan yang akan tampak dalam undang-undang baru ini mungkin sangat sedikit. Namun, pakar hukum dan penasihat hukum pemerintah dan parlemen memperingatkan bahwa hal itu akan membuka pintu korupsi. Sebab itu memudahkan pemerintah secara keseluruhan atau menteri individu untuk mempekerjakan dan memecat pejabat karena alasan yang berpotensi salah.
Kritikus khawatir itu akan membahayakan penjaga gerbang yang membantu melindungi pemerintah tetap terkendali. Mereka mencatat, pegawai negeri seperti jaksa agung atau penasihat hukum kementerian dapat lebih mudah diganti dengan "yes-men". Pemerintah mengatakan tidak memiliki desain seperti itu.
Perubahan itu, kata pemerintah, akan memfasilitasi tata kelola dan mempermudah pejabat yang dipilih secara demokratis untuk mengejar kebijakan mereka.
Pengamat juga memperingatkan bahwa pada akhirnya, menteri mungkin tidak meneliti kebijakan mereka sendiri secara menyeluruh untuk menjaga dari ketidakadilan. Pasalnya mereka mengetahui tindakan mereka tidak dapat lagi ditentang karena tidak berada dalam batas akal.
Dalam jangka panjang, peradilan yang lebih lemah bisa berdampak buruk bagi bisnis dan membahayakan pertahanan hukum Israel di luar negeri. Tapi itu juga tergantung pada apakah - dan bagaimana - perubahan yudisial lebih lanjut akan dilakukan.
Ada kegemparan di Israel atas pengesahan undang-undang tersebut, karena banyak yang khawatir bahwa ini hanyalah langkah pertama yang dapat membahayakan demokrasi.
Pemerintah Netanyahu, yang mencakup partai-partai agama dan nasionalis, mengumumkan seluruh paket undang-undang pada Januari. Tujuannya untuk merombak peradilan dan beberapa menteri garis kerasnya ingin melanjutkan dengan perubahan yang lebih luas meskipun ada protes.
"Klausul kewajaran" didorong melalui parlemen dalam waktu satu bulan. Kecepatan di mana perubahan dasar konstitusional Israel dibuat dan fakta bahwa hal itu dilakukan dalam menghadapi keberatan sengit di parlemen dan di jalan-jalan telah menyebabkan alarm lebih lanjut.
Fondasi demokrasi Israel relatif rapuh. Sistem tidak memiliki konstitusi, di Knesset satu kamar pemerintah memegang mayoritas 64-56. Sedangkan kantor presiden sebagian besar bersifat seremonial. Jadi Mahkamah Agung dipandang penting untuk melindungi hak-hak sipil dan supremasi hukum.
Janji Netanyahu
Netanyahu mengatakan beberapa paket undang-undang telah dihapus untuk selamanya tetapi dia masih ingin mengubah cara pemilihan hakim. Pertanyaan besarnya adalah apakah perubahan lebih lanjut akan dilakukan dengan konsensus luas, seperti yang didesak oleh Presiden AS Joe Biden.
Netanyahu telah menetapkan November sebagai target, untuk menyetujui perubahan yudisial dengan partai-partai oposisi tetapi tidak ada jaminan hal itu akan terjadi. Jika ya, maka kemungkinan akan sangat membantu untuk menenangkan sekutu Barat Israel dan meyakinkan investor asing dan lembaga kredit internasional yang ketakutan oleh kampanye pemerintah. Itu juga akan memberi orang Israel kelonggaran yang sangat diinginkan dari salah satu krisis domestik terburuk mereka dalam beberapa dekade.
Netanyahu berargumen bahwa dia tidak bersalah dalam persidangan korupsi yang berlangsung lama. Para pengkritiknya takut dia akan mencoba menggunakan perubahan yudisial untuk membatalkan kasusnya atau mempengaruhi hasilnya. Netanyahu dengan tegas membantah adanya hubungan antara persidangannya dan perombakan yang dia katakan hanya akan membantu demokrasi Israel. Dia telah berjanji peradilan Israel akan tetap kuat dan independen dan bahwa hak-hak sipil tidak akan dirugikan.
REUTERS
Pilihan Editor: JIS Diduga Tidak Sesuai Standar FIFA, Anggota DPRD DKI: Persoalan Teknis Dibawa ke Arah Politik Tidak Elegan
