TEMPO.CO, Jakarta - Pertama kali sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun lalu, Bulgaria setuju untuk memberi Kyiv sekitar 100 pengangkut personel lapis baja.
Seperti dilansir Reuters pada Sabtu, keputusan ini menandai perubahan haluan dalam kebijakan anggota NATO tentang pengiriman peralatan militer ke Kyiv setelah terpilihnya pemerintah baru yang pro-Barat.
Parlemen di Sofia Jumat malam menyetujui dengan 148 suara melawan 52 proposal pemerintah untuk melakukan pengiriman pertama peralatan militer berat ke Ukraina sejak awal perang.
“Peralatan ini tidak lagi diperlukan untuk kebutuhan Bulgaria, dan ini dapat menjadi dukungan serius bagi Ukraina dalam perjuangannya mempertahankan kemerdekaan negara dan integritas teritorial setelah agresi Rusia yang tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan,” kata keputusan Parlemen tersebut.
Kendaraan lapis baja buatan Soviet dikirim pada 1980-an ke Bulgaria — yang saat itu merupakan sekutu Uni Soviet dalam Pakta Warsawa.
Bulgaria, yang bergabung dengan NATO pada 2004, masih memiliki stok senjata rancangan Soviet dan memiliki banyak pabrik yang membuat amunisi untuk senjata itu.
Meskipun Parlemen pada prinsipnya pada akhir tahun lalu menyetujui pemberian bantuan militer ke Ukraina, parlemen menyerahkan keputusan tentang parameter bantuan tersebut kepada pemerintah. Di tengah ketidakstabilan politik di Bulgaria selama beberapa bulan terakhir, pemerintahan sementara sebelumnya telah menolak gagasan tersebut.
Presiden Rumen Radev, yang menunjuk pemerintahan sementara, bersimpati kepada Rusia dan baru-baru ini mengatakan bahwa Ukraina harus disalahkan atas perang tersebut dan bahwa memasok senjata ke Ukraina hanya akan memperpanjang konflik.
Namun pemerintah baru, yang ditunjuk pada Juni, berjanji untuk mengirim kendaraan lapis baja ke Ukraina bersama dengan persenjataan dan suku cadang.
“Kita harus memberikan pengangkut personel lapis baja ke Ukraina karena Ukraina berjuang tidak hanya untuk kebebasan mereka tetapi juga untuk kebebasan kita,” kata anggota parlemen liberal Ivaylo Mirchev.
Keputusan tersebut memicu kritik dari Partai Sosialis dan nasionalis pro-Moskow dari Partai Kebangkitan.
“Saya kira kami tidak dapat membantu Ukraina dengan keputusan militer dan mengirimkan peralatan militer, tetapi kami dapat membantunya sebagai mediator perdamaian, sebagai negara yang memiliki hubungan khusus dengan kedua belah pihak,” kata wakil ketua Majelis Nasional dan Partai Sosialis, Kristian Vigenin, pada Sabtu.
Pilihan Editor: Pendukung Ukraina Masuk NATO setelah Perang, dari Turki sampai Bulgaria
REUTERS
