TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, Minggu, 9 Juli 2023, mengatakan bahwa rencana Jepang untuk melepas air radioaktif yang diolah dari pembangkit nuklir Fukushima menarik minat besar di kawasan itu adalah hal yang logis.
Grossi juga mengatakan dia memahami kekhawatiran atas rencana tersebut tetapi menambahkan bahwa tinjauan oleh IAEA yang dirilis minggu lalu menemukan bahwa itu "sesuai dengan standar keamanan internasional" jika dilaksanakan sesuai rencana.
Grossi bertemu dengan anggota Partai Demokrat oposisi Korea Selatan pada Minggu yang menyatakan keprihatinan publik yang kuat atas rencana Jepang dan mengkritik temuan IAEA.
"Isu yang dihadapi hari ini telah menarik banyak perhatian, dan ini benar-benar logis karena tindakan dan cara Jepang menangani ini ... memiliki implikasi penting," kata Grossi dalam pertemuan tersebut.
Seorang anggota Partai Demokrat yang memimpin komisi khusus untuk masalah ini mengatakan temuan IAEA memiliki "kekurangan", dan kekhawatiran publik yang meluas atas keamanan di negara itu "sah dan masuk akal".
"Kami sangat menyesal IAEA menyimpulkan bahwa rencana Jepang untuk membuang air yang terkontaminasi dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima memenuhi standar internasional," kata Wi Seong-gon, ketua komisi, kepada Grossi.
Grossi disambut dengan protes kemarahan oleh kelompok-kelompok masyarakat saat dia tiba di Korea Selatan pada Jumat dari Jepang dan mengadakan aksi unjuk rasa jalanan, Sabtu, yang mengkritik rencana tersebut.
Pemerintah Korea Selatan, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya menghormati laporan IAEA dan bahwa analisisnya sendiri menemukan bahwa pelepasan tersebut tidak akan memiliki "dampak yang berarti" di perairannya.
Juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin, Rabu, mengkritik langkah menuju pembuangan air dan mengancam akan mengambil tindakan jika rencana tersebut harus dilanjutkan.
Korea Utara juga mengkritik dukungan IAEA terhadap rencana Jepang, menyebutnya "tidak adil" dan demonstrasi standar ganda, mengutip pekerjaan pengawas nuklir PBB untuk mengekang program nuklir Pyongyang.
Korea Utara menghadapi sanksi Dewan Keamanan PBB atas enam uji coba nuklir bawah tanahnya.
REUTERS
Pilihan Editor: Pengungsi Suriah Dilantik sebagai Wali Kota Ostelsheim di Jerman
