![Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay berbicara selama perayaan ulang tahun ke-75 Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) di markas besar UNESCO di Paris, Prancis, 12 November 2021. [Julien de Rosa/ Pool via REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2021/11/13/id_1066046/1066046_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 193 negara anggota Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) dalam Sesi Luar Biasa Konferensi Umum pada Jumat menyetujui proposal yang diajukan oleh Amerika Serikat (AS) untuk kembali bergabung dengan organisasi itu.
“Dengan kembalinya Amerika Serikat, UNESCO akan berada dalam posisi yang lebih kuat untuk menjalankan mandatnya,” kata Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay seperti dilansir Euronews.
Setelah pembahasan selama dua hari, 132 negara anggota memberikan suara dukungan dan 10 negara lainnya menyampaikan penolakan terkait kembalinya AS ke organisasi tersebut.
AS mengumumkan awal bulan ini bahwa mereka ingin kembali, lima tahun setelah menarik diri dari badan PBB itu selama kepresidenan Donald Trump.
AS akan melakukan pendanaan yang nilainya setara dengan 22 persen dari anggaran rutin organisasi tersebut, menurut siaran pers dari UNESCO. Pemerintahan Presiden Joe Biden telah meminta US$150 juta kepada Kongres untuk anggaran 2024, yang digunakan sebagai iuran dan tunggakan UNESCO.
Rencana tersebut memperkirakan permintaan serupa untuk tahun-tahun berikutnya hingga utang penuh sebesar US$619 juta terbayar. Jumlah itu merupakan bagian besar dari anggaran operasional tahunan UNESCO sebesar US$534 juta.
Selain pembayaran tunggakan yang akan dilakukan secara bertahap, AS juga akan memberikan kontribusi secara sukarela untuk mendanai sejumlah program, termasuk program-program yang mendukung akses ke pendidikan di Afrika dan memori Holocaust, menurut UNESCO.
Pejabat AS mengatakan keputusan itu dimotivasi oleh kekhawatiran bahwa China mengisi celah yang ditinggalkan AS dalam pembuatan kebijakan UNESCO, terutama dalam menetapkan standar kecerdasan buatan dan pendidikan teknologi di seluruh dunia.
AS dan Israel berhenti mendanai UNESCO setelah organisasi itu memilih untuk memasukkan Palestina sebagai negara anggota pada 2011. Pemerintahan Trump memutuskan pada 2017 untuk menarik diri dari badan tersebut pada tahun berikutnya, mengutip bias anti-Israel yang telah berlangsung lama dan masalah manajemen.
Saat berbicara kepada pers usai pemungutan suara tersebut, Yang Jin, perwakilan tetap China untuk UNESCO, mengatakan bahwa AS harus berkontribusi dalam memajukan persatuan dan kerja sama organisasi tersebut setelah bergabung kembali, alih-alih terlibat dalam konfrontasi dan perpecahan.
"Menyusul kembalinya AS ke UNESCO, China mendesak AS untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya, membayar iuran keanggotaan secara penuh dan tepat waktu, dan segera melunasi iuran yang belum dibayarkan kepada UNESCO selama bertahun-tahun," ujarnya.
Yang Jin juga menyerukan agar AS mematuhi multilateralisme sejati, menghormati kedaulatan dan sistem sosial semua negara, menghormati dan mempertahankan keberagaman sosial, menahan diri dari konfrontasi ideologis, serta berkomitmen untuk mendorong rasa saling memahami dan kerja sama di antara negara-negara anggota
AS sudah dua kali menarik diri dari UNESCO, yaitu pada 1984 dan 2017. Pada Juni tahun ini, AS mengirimkan surat kepada direktur jenderal UNESCO untuk pengajuan bergabung kembali dengan organisasi tersebut paling cepat pada Juli.
Pilihan Editor: AS dan Israel Mengundurkan Diri dari UNESCO
EURONEWS | XINHUA
