Tanggapan Pemerintah
Seiring kecamannya terhadap petugas aparat, Macron juga menyebut aksi pengunjuk rasa dalam merusak kantor polisi, sekolah, hingga balai kota sama sekali tidak dapat dibenarkan.
Walau demikian, ia mengakui perlu ada momen peringatan dan rasa hormat kepada keluarga korban dan komunitas warga Prancis keturunan Aljazair, terutama saat pawai diam di Nanterre pada Kamis lalu.
Perdana Menteri Prancis, Elisabeth Borne mengatakan bahwa polisi yang terlibat dalam penembakan Nahel jelas tidak menghormati aturan keamanan negara. Di sisi lain, ia berharap agar amarah bisa segera mereda.
Sementara, Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin juga menggambarkan video rekaman kejadian maut itu sebagai hal yang mengejutkan. Namun menurutnya, negara tetap harus menindak tegas kerusuhan yang terjadi.
Politikus tampak ingin tampil simpatik, tetapi masih ada ketidakpercayaan yang meluas di antara masyarakat. Negara pada akhirnya seakan menjadi fasilitator utama kekerasan polisi yang berujung sebagai penyebab utama pertikaian.
Undang-undang 2017 yang disahkan setelah serangan teror 2015 di Paris telah memberi polisi lebih banyak hak untuk menggunakan kekuatan mematikan dalam menghadapi ancaman. Setidaknya 40 orang tewas akibat intervensi polisi setiap tahun menurut catatan jurnalis dan peneliti Sihame Assbague.
Seorang juru bicara kepolisian mengonfirmasi bahwa peristiwa penembakan Nahel menjadi insiden fatal ketiga yang berhubungan dengan penghentian lalu lintas sepanjang 2023. Sementara itu, angka tahun lalu adalah 13, rekor tertinggi Prancis.
Pilihan Editor: Penembakan Remaja oleh Polisi Prancis, Macron: Tidak Dapat Dimaafkan
SKY NEWS | NIA HEPPY | SYAHDI MUHARRAM (CW)
