Cina-AS Sepakat Damai, Begini Tegangnya Hubungan Mereka Selama Puluhan Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Senin, 19 Juni 2023, Presiden Cina Xi Jinping dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken bertemu di Beijing untuk membicarakan hubungan antara kedua negara. Mereka memastikan agar perselisihan yang selama ini terjadi bisa mereda dan tidak berubah menjadi konflik.

Cina dan AS pun sepakat untuk menstabilkan persaingan sengit mereka. Baik Xi maupun Blinken telah membuat kemajuan dan mencapai kesepakatan mengenai beberapa persoalan tertentu meskipun belum ada terobosan besar.

Faktanya, kedua negara tersebut memiliki salah satu hubungan bilateral paling kompleks di dunia. Sejak 1949, Cina dan AS mengalami periode ketegangan dan kerja sama terkait isu-isu perdagangan, perubahan iklim, bahkan separasi Taiwan.

Linimasa Hubungan Cina-AS

Lantas, bagaimana ketegangan antara Cina dan AS yang sudah berlangsung selama puluhan tahun? Simak rangkuman linimasa hubungan Cina-AS berikut dilansir dari cfr.org.

Oktober 1949

Pemimpin Partai Komunis Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok (Cina saat ini) di Beijing setelah mengalahkan pemerintahan nasionalis Chiang Kai-shek (dahulu bernama Republik Tiongkok). Chiang dan pasukannya lari ke tanah Taiwan dan mendapat dukungan dari AS, termasuk perlindungan atas invasi Jepang. Di sisi lain, AS juga mengelola hubungan terbatas dengan wilayah utama Cina.

Juni 1950

Perang Korea pecah. Cina mendukung Korea Utara, sedangkan AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membela Korea Selatan.

Agustus 1954

AS mencabut blokade angkatan laut mereka di Taiwan pada 1953. Chiang pun mengerahkan ribuan pasukan ke Pulau Quemoy dan Matsu di Selat Taiwan pada Agustus 1954. Tentara Cina menanggapinya dengan menembaki pulau-pulau tersebut. Washington kemudian menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan dengan Taipei. Pada 1955, AS mengancam akan melakukan serangan nuklir ke Cina. Sempat berlangsung negosiasi yang memberikan Taiwan kemenangan terbatas walau krisis meletus lagi pada 1956 dan 1996.

Maret 1959

Sembilan tahun setelah Cina menegaskan kendali atas Tibet, pemberontakan terjadi di Lhasa. AS bergabung dengan PBB dalam mengutuk Beijing atas pelanggaran hak asasi manusia, sementara Badan Intelijen Pusat AS (CIA) membantu persenjataan Tibet mulai akhir 1950-an.

Oktober 1964

Cina melakukan uji coba bom atom pertama di tengah ketegangan yang semakin meningkat dengan AS dan Vietnam. Saat itu, Cina telah mengumpulkan pasukan di sepanjang perbatasannya dengan Vietnam.

Maret 1969

Ketika Vietnam dan Uni Soviet berkonflik, Moskow menggantikan posisi Washington sebagai ancaman terbesar Cina. Perpecahan Cina dan Soviet sempat berkontribusi pada pemulihan hubungan Beijing dengan AS.

April 1971

Tim ping-pong Cina mengundang anggota tim AS sebagai menghangatnya hubungan Beijing dan Washington. Juli 1971, Sekretaris Negara AS Henry Kissinger melakukan perjalanan rahasia ke Cina. Tak lama kemudian, PBB mengakui Cina dan memberinya kursi permanen Dewan Keamanan yang sebelumnya dipegang oleh pihak Chiang Kai-shek di Taiwan.

Februari 1972

Presiden AS Richard Nixon menghabiskan delapan hari di Cina untuk menandatangani Komunike Shanghai bersama Perdana Menteri Zhou Enlai. Komunike tersebut mengatur hubungan Cina-AS yang lebih baik dengan mengizinkan kedua negara membahas masalah-masalah rumit, khususnya Taiwan. Akan tetapi, normalisasi hubungan mereka justru terus melambat.

1979

Presiden AS Jimmy Carter memberikan Cina pengakuan diplomatik penuh “Satu-Cina” dan memutus hubungan normal dengan Taiwan. Wakil Perdana Menteri Cina Deng Xiaoping mengunjungi AS tidak lama kemudian. Pada April, Kongres AS menyetujui Undang-Undang Hubungan Taiwan yang memungkinkan kelanjutan hubungan komersial dan budaya dengan Taiwan. Tindakan tersebut mengharuskan Washington untuk memberi Taipei senjata pertahanan, tetapi tidak secara resmi melanggar kebijakan Satu-Cina.

Juli 1982

AS menerbitkan “Enam Jaminan” ke Taiwan dan berjanji tidak akan menengahi negara itu dengan Cina. Agustus 1982, AS kembali menjalin komunike dengan Cina untuk menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kebijakan Satu-Cina. Lalu Juni 1984, AS mengizinkan Beijing untuk membeli peralatan militer mereka.

Maret 1996

Lee Teng-hui dari Partai Nasionalis memenangkan pemilihan presiden bebas pertama Taiwan dengan perselisihan besar, tepatnya setelah AS kembali memberikan izin visa kepada para pemimpin Taipei. Uji coba rudal Cina sempat dilangsungkan untuk memengaruhi penduduk Taiwan agar tidak memilih kandidat pro-kemerdekaan.

Oktober 2020

Undang-Undang Hubungan AS-Cina membuka jalan bagi Cina untuk bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization atau WTO). Antara 1980–2004, perdagangan kedua negara meningkat dari $5 miliar ke $231 miliar. Pada 2006, Cina melampaui Meksiko sebagai mitra dagang terbesar kedua AS setelah Kanada.

September 2005

Wakil Menteri Luar Negeri AS Robert Zoellick memprakarsai dialog strategis dengan Cina. Ia mengakui Beijing sebagai kekuatan baru dan menyerukan Cina untuk menjadi “pemangku kebijakan yang bertanggung jawab”. Pada Oktober 2006, Cina bertindak sebagai mediator untuk membawa Pyongyang ke meja perundingan ambisi nuklir setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklir untuk pertama kalinya.

September 2008

Cina melampaui Jepang untuk menjadi pemegang utang terbesar AS, sekitar $600 miliar. Saling ketergantungan yang tumbuh antara ekonomi AS dan Cina menjadi jelas ketika krisis keuangan mengancam ekonomi global, memicu kekhawatiran atas ketidakseimbangan ekonomi kedua negara itu.

November 2011

Seruan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton terkait peningkatan investasi (diplomatik, ekonomi, strategis, dan lainnya) di kawasan Asia-Pasifik dipandang sebagai langkah melawan pengaruh Cina yang semakin besar. AS dan delapan negara kemudian mencapai kesepakatan tentang Kemitraan Trans-Pasifik dan mengumumkan rencana pengerahan 2.500 marinir di Australia. Itu lantas memicu kritik dari Beijing.

Februari 2012

AS dan Cina berselisih dalam hal perdagangan. AS berpendapat bahwa perusahaan Cina telah melanggar norma perdagangan internasional, sedangkan Cina sendiri bersumpah untuk mempertahankan haknya dalam sengketa. Pada April, ada pula kasus pembangkang buta Cina—Chen Guangcheng—yang dilindungi oleh Kedutaan Besar AS di Beijing. Kebijakan itu ditentang oleh Cina dan menimbulkan keretakan hubungan diplomatis.

Juni 2013

Presiden AS Barack Obama dan Presiden Cina Xi Jinping berupaya membangun hubungan pribadi untuk meredakan ketegangan. Mereka menjanjikan kerja sama yang lebih efektif dalam menekan isu-isu bilateral, regional, serta global—termasuk perubahan iklim dan Korea Utara. Di Di sela-sela KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik 2014, Obama dan Xi turut mengeluarkan pernyataan bersama atas janji untuk mengurangi emisi karbon.

Juni 2014

Pengadilan A.S. mendakwa lima orang peretas yang diduga memiliki hubungan dengan Tentara Cina atas tuduhan mencuri teknologi perdagangan dari perusahaan AS. Sebagai tanggapan, Beijing menangguhkan posisinya dalam kelompok kerja keamanan siber AS-Cina.

2015–2017

Ada beberapa peristiwa penting tentang pulau reklamasi di Laut Cina Selatan, keraguan Cina terhadap kebijakan Satu-Cina karena AS masih menjalin hubungan pertahanan dengan Taiwan, hingga undangan Presiden AS Donald Trump kepada Xi untuk mengunjungi Mar-a-Lago.

Maret 2018

AS dan Cina saling balas penaikan tarif impor untuk masing-masing produk mereka. Hal ini memicu kekhawatiran perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia. Pada Juli, perang dagang AS-Cina terbukti semakin meningkat.

Oktober 2018

Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan bahwa negaranya akan memprioritaskan persaingan daripada kerja sama dengan menggunakan tarif untuk memerangi “agresi ekonomi”. Pence juga mengutuk apa yang ia sebut sebagai meningkatnya agresi militer Cina, penganiayaan agama oleh pemerintah Cina, serta pencurian kekayaan intelektual dan ikut campur pemilihan umum AS. Kementerian Luar Negeri Cina mengecam pidato Pence sebagai “tuduhan tidak berdasar” yang dapat merusak hubungan kedua negara.

Desember 2018–Maret 2019

AS meminta Kanada untuk menangkap Kepala Keuangan Huawei (perusahaan asal Cina), Meng Wanzhou, atas tuduhan melanggar sanksi perdagangan terhadap Iran dan melakukan penipuan. AS pun menuduh pemerintah Cina menggunakan perangkat Huawei di berbagai negara lain untuk keperluan mata-mata. Pada rangkaian peristiwa ini, Huawei juga sempat menggugat balik AS.

Mei–Agustus 2019

Kenaikan tarif impor antara AS dan Cina terus berlanjut yang disusul dengan pelemahan yuan secara signifikan. AS menyebut Cina sebagai “manipulator mata uang”. 

Januari 2020

Presiden Trump dan Wakil Perdana Menteri Cina Liu He menandatangani Kesepakatan Dagang “Fase 1”, sebuah terobosan untuk mengatasi perang dagang selama hampir dua tahun Perjanjian tersebut menyesuaikan beberapa tarif impor.

2020–2022

Selama sisa 2020 hingga akhir 2022, banyak hal terjadi berkaitan dengan pandemi Covid-19, deportasi jurnalis AS dari Cina, status otonomi Hong Kong, genosida Uighur, penyesuaian kebijakan Presiden Joe Biden, perang Rusia-Ukraina, hingga kunjungan Perdana Menteri AS Nancy Pelosi.

Pada November 2022, Biden dan Xi bertemu untuk pertama kalinya di Indonesia untuk meredakan ketegangan bilateral. Mereka setuju untuk membuka kembali saluran komunikasi, termasuk pembicaraan iklim yang ditangguhkan beberapa bulan sebelumnya.

Februari 2023

Angkatan Udara AS menembak jatuh balon udara milik Cina di atas lepas pantai tenggara AS, menuduhnya sebagai alat pengintai atau mata-mata. Cina kemudian menyebut bahwa balon itu adalah pesawat pemantau cuaca yang tidak sengaja membelok ke wilayah udara AS. Cina pun mengecam peristiwa penembakan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap praktik internasional.

Pilihan editor: Blinken Temui Xi Jinping di Beijing, Sepakat Stabilisasi Hubungan AS - Cina

SYAHDI MUHARRAM