Xi Jinping kebut modernisasi sistem keamanan nasional Cina
Tidak heran jika Xi Jinping ingin Cina mengakselerasi modernisasi sistem dan kemampuan keamanan nasionalnya. Media pemerintah Beijing melaporkan pada Selasa, 30 Mei 2023, bahwa visi ini muncul dalam konteks fokus baru terhadap risiko dan ancaman keamanan internal.
Xi menyatakan bahwa Cina harus mendorong pengembangan pemantauan risiko keamanan nasional dan sistem peringatan dini, seperti yang dilaporkan oleh CCTV.
Pernyataan tersebut dibuat oleh Presiden Cina dalam pertemuan dengan komisi keamanan nasional dan para pemimpin puncak di negara tersebut. Menurut Xi, kompleksitas masalah keamanan nasional yang dihadapi Cina telah meningkat secara signifikan.
Cina telah mengintensifkan langkah-langkah keamanan nasional dan mengawasi lebih ketat teknologi baru seperti layanan kecerdasan buatan generatif. Xi menyatakan bahwa negara perlu meningkatkan tingkat pengelolaan keamanan kecerdasan buatan data jaringan.
Pada Rabu, 31 Mei 2023, Xinhua melaporkan bahwa artikel mengenai modernisasi Cina oleh Xi Jinping, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Cina (CPC), akan diterbitkan pada hari Kamis.
Artikel oleh Xi akan dimuat dalam edisi ke-11 Jurnal Qiushi tahun ini, yaitu jurnal yang menjadi acuan utama Komite Pusat CPC.
Keamanan nasional jadi paradigma utama Xi Jinping
Sejak berkuasa satu dekade yang lalu, Xi telah menjadikan keamanan nasional sebagai paradigma utama yang menembus seluruh aspek pemerintahan Cina, seperti yang dikutip oleh CNN dari para ahli.
Dia telah memperluas konsep keamanan nasional untuk mencakup segala hal mulai dari politik, ekonomi, pertahanan, budaya, ekologi, hingga dunia digital. Konsep tersebut telah meluas dari laut dalam dan wilayah kutub hingga ke luar angkasa, serta mencakup data besar dan kecerdasan buatan.
Dalam kerangka gagasan Xi tentang "keamanan nasional yang komprehensif", Cina telah memperkenalkan serangkaian undang-undang untuk melindungi dirinya dari ancaman yang dirasakan, termasuk undang-undang terkait kontra-terorisme, kontra-spionase, keamanan cyber, organisasi non-pemerintah asing, intelijen nasional, dan keamanan data.
Baru-baru ini, cakupan undang-undang kontra-spionase yang telah meluas tersebut diperluas lagi untuk mencakup "dokumen, data, materi, atau barang apa pun yang terkait dengan keamanan dan kepentingan nasional".
SUCI SEKARWATI | DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Rusia akan Dapat Sanksi Baru dari AS dan Jepang, Apa Sebabnya?
