TEMPO.CO, Jakarta -Presiden RI Joko Widodo menyerukan negara-negara anggota ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utama tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang belakangan menjadi perhatian di regional.
Isu perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan pekerja migran, menurut Jokowi, menjadi hasil penting dari KTT ASEAN yang berlangsung dua hari di Labuan Bajo, sebab menyangkut kepentingan rakyat.
“Dan saya mengajak negara-negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya,” katanya saat memberikan pernyataan penutup rapat tingkat tinggi pada Rabu, 11 Mei 2023.
Dokumen deklarasi menyatakan, kerja sama dan koordinasi melawan TPPO yang disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi melalui berbagai mekanisme regional dan inisiatif ASEAN, termasuk dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum dan lembaga terkait masing-masing negara anggota.
Dalam pernyataan pada Jumat lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan masalah perdagangan orang ini sudah menjadi masalah regional.
Menurut Retno, dalam 3 tahun terakhir Kementerian Luar Negeri telah menangani dan menyelesaikan 1.841 kasus penipuan online. Untuk korban WNI, mereka tercatat berada di Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos dan Filipina.
Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo mengapresiasi langkah pemerintah. Namun dia mencatat deklarasi di konferensi itu harus membuat efektif 'ASEAN Convention Against Trafficking in person.
"Deklarasi diharapkan bukan langkah reaktif namun harus dibarengi langkah progresif di negara-negara ASEAN, karena selama ini dalam persoalan penanganan korban perdagangan orang manusia itu sering kali masing-masing negara melakukan pendekatan berbeda," kata Wahyu melalui pesan suara kepada Tempo, Selasa, 9 Mei 2023.
Di KTT Labuan Bajo, ASEAN juga sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan implementasi transaksi mata uang lokal hingga konektivitas pembayaran digital antar negara sepakat untuk diperkuat.
Rapat tingkat tinggi kali ini minus pemimpin Myanmar, yang tidak diundang setelah kudeta junta militer 2021. Konflik di negara itu membayangi KTT ASEAN.
Dalam jumpa pers Kamis, Jokowi menyerukan ASEAN tetap bersatu dalam menyelesaikan krisis di Myanmar dan tetap mendorong implementasi konsensus yang telah disepakati blok regional itu.
“Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar, kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi,” kata Jokowi.
Pilihan Editor: Jokowi Tutup KTT ASEAN: Jangan Ada yang Ambil Manfaat dari Krisis Myanmar
DANIEL A. FAJRI
![Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]](https://statik.tempo.co/data/2021/04/24/id_1016834/1016834_720.jpg)
