Buka Pintu Dialog Sipil
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menganggap ASEAN tidak memprioritaskan isu HAM dalam 10 tahun terakhir, termasuk masalah kemanusiaan di Myanmar.
Dia menyoroti tidak ada mekanisme khusus blok regional Asia tenggara tersebut dalam menyelesaikan masalah saat ada pelanggaran hak asasi manusia atau konflik.
ASEAN membentuk Komisi Antar Pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) pada 2009, untuk apa yang disebutnya komitmen untuk mengejar strategi berwawasan ke depan untuk memperkuat kerja sama regional di bidang HAM.
ASEAN juga mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN pada 2012 untuk mendorong pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan.
“Beberapa regulasi yang mengatur HAM, ternyata itu hanya formalitas belaka,” kata Fatia dalam kesempatan pengarahan media yang sama.
Kelompok sipil di Asia tenggara akan menggelar konferensi tahunan tingkat kawasan di Indonesia, berdekatan dengan KTT ASEAN pada Mei dan September mendatang. Permintaan koalisi kepada pemerintah supaya membuka dialog sipil, menurut Fatia, belum mendapat tanggapan.
Direktur Eksekutif Kalyanamitra Rena Herdiyani mengingatkan saat ini terjadi penyempitan kebebasan sipil yang mengancam keberlangsungan demokrasi di ASEAN termasuk di Indonesia. Jakarta diharapkan tidak hanya fokus pada masalah ekonomi dalam menjalankan keketuaannya di ASEAN.
Pilihan Editor: Justice For Myanmar: Junta Myanmar Diundang ke Forum Regional ASEAN
DANIEL A. FAJRI
