TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan, Sabtu, 11 Februari 2023, pemerintah akan mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat dalam penjarahan dan kejahatan lain di wilayah yang dilanda gempa bumi dahsyat pekan ini. Masalah keamanan di sana menjadi pusat perhatian.
“Kami mengumumkan keadaan darurat,” katanya dalam kunjungan ke zona bencana. “Ini berarti bahwa dari sekarang orang-orang yang terlibat dalam penjarahan atau penculikan harus tahu bahwa kendali negara ada pada mereka,” katanya.
Pada Jumat, ia mengatakan telah terjadi penjarahan di beberapa area. Tidak jelas insiden penculikan apa yang dirujuk oleh Erdogan.
Keamanan di zona gempa telah menjadi perhatian setelah tentara Austria menahan operasi di sana karena apa yang disebut juru bicara sebagai “situasi keamanan yang kian sulit.”
Erdogan juga mengatakan ratusan ribu gedung tidak dapat dihuni di seluruh Turki selatan dan bahwa pemerintah segera akan memulai proses pembangunan kembali. “Kami telah berencana untuk membangun kembali ratusan ribu gedung,” katanya. “Kami akan mulai mengambil langkah konkret dalam beberapa minggu.”
Tentara Austria telah menangguhkan operasi penyelamatan di Turki yang dilanda gempa karena "situasi keamanan yang semakin sulit", kata juru bicaranya dalam sebuah cuitan, Sabtu, 10 Februari 2023.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Austria, Michael Bauer, mengatakan lewat Twitter bahwa Unit Bantuan Bencana Pasukan Austria (AFDRU) tersedia untuk operasi penyelamatan lebih lanjut ketika lingkungan kerja menjadi aman.
Kantor berita AFP melaporkan bentrokan antara kelompok tak dikenal, dan pasukan Austria berlindung di tempat penampungan dengan organisasi internasional lainnya dan sedang menunggu instruksi.
Sekitar 80 petugas penyelamat dari angkatan bersenjata Austria telah berada di Antakya, Turki, sejak 7 Februari dan para ahli mereka telah membebaskan sembilan orang dari puing-puing.
Saat berita diturunkan, korban kematian di Turki telah mencapai 21,043.
REUTERS
Pilihan Berita: Uskup Nikaragua Dihukum Puluhan Tahun Penjara dan Kewarganegaraannya Dicabut
