China Buka Perbatasan Internasional, Epidemiolog Minta RI Perketat Turis Tiongkok

TEMPO.CO, Jakarta - China membuka perbatasan internasional di tengah melonjaknya kasus Covid-19 di negara tersebut. Pada Senin, 26 Desember 2022, Komisi Kesehatan Nasional China mengumumkan tak lagi mewajibkan pelancong melakukan karantina. Ini merupakan langkah besar untuk melonggarkan pembatasan Covid-19 di perbatasan China, yang sebagian besar telah ditutup sejak 2020.

Baca: Jepang Mewajibkan Tes Covid-19 Negatif untuk Pelancong China

Pembatasan itu dan kuota penumpang pada penerbangan internasional akan dicabut mulai 8 Januari 2022. Sejumlah negara menyikapi pelonggaran oleh China dengan beragam. Jepang misalnya, mewajibkan turis China yang akan masuk ke negaranya untuk menjalani tes Covid.

Bagaimana dengan Indonesia? Sekretaris Bidang Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE) Kementerian Luar Negeri Lintang Paramitasari mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan KBRI Beijing. Indonesia masih memonitor kondisi dan perkembangan China yang tengah dilanda badai Covid-19. 

"Kemlu dan Kemenkes terus berkoordinasi dengan KBRI Beijing terkait perkembangan kondisi di RRT. Berdasarkan info yang kami terima dari KBRI Beijing, situasi masih terkendali," kata Lintang Paramitasari melalui pesan instan kepada Tempo, Selasa, 27 Desember 2022.

Menurut ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman, Indonesia sebaiknya menyaring pelancong yang datang dari China. Hal ini akan memberikan keleluasaan waktu untuk menyiapkan diri. Turis China harus menunjukkan tes Covid-19 dengan hasil negatif dan telah menerima vaksin booster.

"Meski tidak sampai tujuh hari, dua minggu, setidaknya kalau mereka masuk wilayah Indonesia, saya mengusulkan tiga hari jangan ke mana-mana, stay di hotel. Tidak perlu tes lagi kalau mau keluar, kecuali ada gejala. Ini mau tidak mau harus diterapkan,"kata Dicky dari Brisbane melalui pesan suara kepada Tempo.

Mengenai rencana pencabutan PPKM di Indonesia di tengah tsunami Covid-19 China, Dicky menyebut kebijakan itu bisa jadi proteksi dan mendorong bentuk pencegahan yang ada. Jika mau menyesuaikan perubahan status PPKM setelah natal dan tahun baru untuk kepentingan ekonomi, ada baiknya itu tanpa mengurangi mitigasi.

Guru Besar Fakultas Kedokteran UI Tjandra Yoga Aditama dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu, 28 Desember 2022, juga setuju supaya pemerintah meningkatkan pengawasan bagi pendatang dari China, termasuk kemungkinan penularan hingga analisa pengurutan seluruh genom (whole-genome sequencing). Kementerian Kesehatan juga dianggap perlu melakukan analisa mendalam dan rinci agar dapat menjelaskan apa yang terjadi di China.

"Bisa juga pertukaran informasi secara diplomasi kesehatan internasional, baik bilateral dengan China, atau menggunakan kerangka ASEAN-China, G20, dan WHO," kata Tjandra.

DANIEL A. FAJRI | FAJAR PEBRIANTO | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | M. JULNIS FIRMANSYAH