Wapres Argentina Terancam Hukuman 12 Tahun dalam Kasus Dugaan Korupsi

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

Cristina Fernandez de Kirchner, Wakil Presiden Argentina menyapa para pendukungnya, 24 Agustus 2022. Sumber: Reuters

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, terancam hukuman 12 tahun dan kehilangan jabatan, karena kasus korupsi. Sidang putusan akan digelar hari ini, Selasa, 6 Desember 2022.

Ia diperkirakan akan mengajukan banding, yang prosesnya menghabiskan waktu bertahun-tahun melalui pengadilan lebih tinggi.

Fernandez de Kirchner, presiden 2007-2015, menghadapi dakwaan atas dugaan korupsi dalam proyek pembangunan selama pemerintahannya. Dia membantah tuduhan itu dan menyebut pengadilan sebagai "regu tembak."

"Jelas akan ada hukuman," kata Fernandez de Kirchner dalam wawancara dengan surat kabar Brasil Folha de Sao Paulo yang diterbitkan pada Senin. Dia menuduh jaminan konstitusional dilanggar selama proses tersebut.

Hukuman bersalah dapat memicu reaksi kemarahan dari pendukung Fernandez de Kirchner di negara yang mengalami krisis ekonomi berkepanjangan, inflasi menuju 100% dan perpecahan politik antara kiri dan kanan.

Perpecahan juga membayangi pemerintahan Presiden Alberto Fernandez, yang menghadapi pertempuran sulit untuk menangkis tantangan dari oposisi konservatif dalam pemilihan umum tahun depan.

Jaksa menuduh kontrak pekerjaan umum diserahkan kepada sekutu pengusaha Fernandez de Kirchner, yang kemudian menyalurkan uang kembali kepadanya dan mendiang suaminya Nestor Kirchner, juga mantan presiden.

Pembela wakil presiden mengatakan dia adalah korban penganiayaan yudisial.

REUTERS






Misi Scholz Cari Dukungan untuk Ukraina ke Amerika Selatan Gagal

7 jam lalu

Misi Scholz Cari Dukungan untuk Ukraina ke Amerika Selatan Gagal

Misi Kanselir Jerman Olaf Scholz mencari dukungan untuk Ukraina ke Amerika Selatan tampaknya hanya bertepuk sebelah tangan.


Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

8 jam lalu

Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

Jakpro akan mengecek mulai dari penentuan notaris, proses pengadaan notaris, proses penentuan skup notarisnya hingga proses di divisi keuangan.


Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

11 jam lalu

Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

Dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G, Kejagung kali ini memeriksa Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.


Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

1 hari lalu

Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

Pemberitaan terkini kanal Metro Tempo.co hari ini diwarnai isu perintah Kapolri usut ulang kasus kematian mahasiswa UI hingga dugaan korupsi Jakpro.


Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

1 hari lalu

Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kombes Auliyansyah Lubis, mengaku belum mengetahui dugaan korupsi di Jakpro.


Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

1 hari lalu

Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

Pemberitaan kanal Metro Tempo.co yang terpopuler pagi ini mencakup soal kasus mahasiswa UI yang tewas tertabrak hingga dugaan korupsi di PT Jakpro.


Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

1 hari lalu

Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melakukan audit internal soal penggelembungan bayar pajak dari seharusnya Rp 4 miliar menjadi Rp 18 miliar.


Polda Metro Selidiki Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah di Senopati Milik PT Jakpro

1 hari lalu

Polda Metro Selidiki Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah di Senopati Milik PT Jakpro

Polda Metro Jaya tengah menyelidiki dugaan korupsi pembayaran pajak tanah oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).


Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

3 hari lalu

Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

Anggota DPR RI Fadli Zon menolak usulan kenaikan biaya haji. Menurutnya ada potensi korupsi di sana sehingga perlu audit khusus.


Vaksin Booster Kedua Berbayar? Ma'ruf Amin: Memang Ada Wacana

3 hari lalu

Vaksin Booster Kedua Berbayar? Ma'ruf Amin: Memang Ada Wacana

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengatakan memang ada wacana mengenai kemungkinan vaksin booster kedua berbayar. Untuk siapa?