Uni Eropa Akan Cegah Impor Barang Terkait Deforestasi, Termasuk Minyak Sawit

Reporter

Sunarno, 49 tahun, menurunkan tandan buah segar kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Kini, pemerintah melarang ekspor untuk semua produk crude palm oil, red palm oil (RPO), RBD palm olein, pome, dan use cooking oil. REUTERS/Willy Kurniawan

TEMPO.CO, JakartaUni Eropa pada Selasa 6 Desember 2022 menyetujui undang-undang baru untuk mencegah perusahaan menjual ke pasar Uni Eropa yang terkait dengan deforestasi di seluruh dunia. Salah satu produk yang akan dicegah adalah minyak sawit.

Baca juga: Uni Eropa Ajak WTO Gugat Kebijakan Inflasi Amerika

Sejumlah negosiator dari negara-negara UE dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan tentang aturan tersebut pada Selasa pagi. Undang-undang tersebut akan berlaku pada komoditas kedelai, daging sapi, minyak sawit, kayu, kakao dan kopi, serta beberapa produk turunan seperti kulit, cokelat dan furnitur.

Karet, arang, dan beberapa produk turunan minyak sawit dimasukkan atas permintaan anggota parlemen EU.

Seperti dilansir Al Arabiya, aturan tersebut akan mewajibkan perusahaan untuk membuat pernyataan uji kelayakan yang membuktikan bahwa rantai pasokan mereka tidak menimbulkan perusakan hutan. Hal ini dilakukan sebelum mereka menjual barang-barang ke Uni Eropa, atau mereka bisa terkena denda cukup besar.

"Saya berharap aturan inovatif ini akan memberikan dorongan bagi upaya perlindungan hutan di seluruh dunia dan menginspirasi negara-negara lain di COP15," kata negosiator utama Parlemen Eropa Christophe Hansen.

Perusahaan perlu menunjukkan kapan dan di mana komoditas tersebut diproduksi dan informasi yang "dapet diverifikasi" bahwa komoditas tersebut bebas dari deforestasi - artinya komoditas tersebut tidak ditanam di lahan yang digunduli setelah 2020.

Mereka juga harus menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati selama produksi barang. Pelanggaran terhadap aturan itu dapat dikenai denda sampai 4 persen dari omzet perusahaan di negara EU.

Negara-negara UE dan parlemen mereka akan secara resmi menyetujui undang-undang tersebut. Aturan itu dapat mulai berlaku 20 hari kemudian, meski beberapa aturan mulai berlaku selama 18 bulan.

Negara-negara anggota UE akan diminta untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan yang mencakup 9 persen perusahaan yang mengekspor dari negara-negara dengan risiko deforestasi tinggi, 3 persen dari negara berisiko standar dan 1 persen dari negara berisiko rendah.

Negara-negara seperti Brasil, Indonesia, Kolombia, dan Malaysia sebagai eksportir produk-produk tersebut telah mengkritik rencana tersebut. Mereka memperingatkan bahwa aturan itu akan memberatkan dan mahal.

Komisioner lingkungan UE Virginijus Sinkevicius pada Senin mengatakan kepada Reuters bahwa dia telah mengunjungi atau berbicara dengan sejumlah pemerintahan yang merasa prihatin dengan Undang-undang. UE akan bekerja dengan negara-negara untuk membantu membangun kapasitas mereka dalam menerapkan aturan tersebut.

Baca juga: REDD+ di Kalimantan Timur, Indonesia Terima Pembayaran Pertama Rp 327 Miliar

AL ARABIYA






Tiga Orang Ditikam Pisau di Dekat Markas Uni Eropa Brussels

16 jam lalu

Tiga Orang Ditikam Pisau di Dekat Markas Uni Eropa Brussels

Seorang pria melakukan penyerangan dengan pisau di stasiun metro di Brusel, Belgia dekat markas Uni Eropa Tiga orang terluka.


Stok Minyakita Menipis, Zulhas Naikkan DMO Minyak Sawit

2 hari lalu

Stok Minyakita Menipis, Zulhas Naikkan DMO Minyak Sawit

Zulkifli Hasan mengakui stok minyak goreng merek Minyakita saat ini menipis hingga langka di pasaran.


Uni Eropa Cari Cara Kurangi Masuknya Imigran Ilegal

4 hari lalu

Uni Eropa Cari Cara Kurangi Masuknya Imigran Ilegal

Uni Eropa mulai ruwet karena imigran ilegal mulai membanjiri Benua Biru itu.


Uni Eropa Ingin Pulangkan Lebih Banyak Imigran ke Negara Asal

5 hari lalu

Uni Eropa Ingin Pulangkan Lebih Banyak Imigran ke Negara Asal

Uni Eropa tengah menguatkan koordinasi di dalam blok tersebut untuk dapat mengirim lebih banyak orang tanpa hak suaka di Eropa kembali ke negara asal mereka termasuk Irak.


Duta Besar Vincent Piket: Tidak Ada Diskriminasi Minyak Sawit

6 hari lalu

Duta Besar Vincent Piket: Tidak Ada Diskriminasi Minyak Sawit

Uni Eropa menegaskan tidak ada diskriminasi minyak sawit, di tengah meningkatnya tensi dengan Indonesia dan Malaysia.


Krisis Politik, Bulgaria Umumkan Pemilihan Kelima dalam Dua Tahun

6 hari lalu

Krisis Politik, Bulgaria Umumkan Pemilihan Kelima dalam Dua Tahun

Bulgaria telah diguncang ketidakstabilan politik sejak protes antikorupsi pada 2020.


Surplus 1,5 Ton Beras, Ridwan Kamil Sebut Jawa Barat Tidak Perlu Impor

6 hari lalu

Surplus 1,5 Ton Beras, Ridwan Kamil Sebut Jawa Barat Tidak Perlu Impor

Ridwan Kamil mengatakan dengan adanya kenaikan harga beras, pihaknya akan melakukan intervensi ke pasar.


Ketika Kepiting Salju Arktik Jadi Rebutan Norwegia dan Latvia

6 hari lalu

Ketika Kepiting Salju Arktik Jadi Rebutan Norwegia dan Latvia

Tuntutan Latvia dizinkan menangkan kepiting salju di Arktik, Norwegia, bisa berbuntut pada pembagian hak penambang minyak dan mineral.


Uni Eropa: Keamanan Laut China Selatan Jadi Prioritas Kemitraan dengan ASEAN

7 hari lalu

Uni Eropa: Keamanan Laut China Selatan Jadi Prioritas Kemitraan dengan ASEAN

Tensi regional di Laut China Selatan yang melibatkan langsung negara-negara ASEAN membuat blok Eropa itu ingin terlibat.


Uni Eropa Tambah Bantuan Militer ke Ukraina Rp8 T, Tak Bulat Soal Sanksi Baru Rusia

7 hari lalu

Uni Eropa Tambah Bantuan Militer ke Ukraina Rp8 T, Tak Bulat Soal Sanksi Baru Rusia

Uni Eropa sepakat mengalokasikan tambahan 500 juta euro atau sekitar Rp8,1 triliun untuk bantuan militer bagi Ukraina