TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Türk, mendesak Elon Musk sebagai pemilik baru Twitter untuk memastikan hak asasi manusia menjadi pusat pengelolaan Twitter pada Sabtu, 5 November 2022.
Baca juga: Elon Musk Digugat karena PHK Massal Pegawai Twitter Secara Mendadak
Mengutip dari Reuters, setelah Twitter memberhentikan setengah karyawannya pada Jumat, 4 November 2022, tim yang bertanggung jawab atas HAM termasuk di antara mereka yang terkena dampak.
"Twitter adalah bagian dari revolusi global yang telah mengubah cara kita berkomunikasi," kata Türk dalam surat itu. "Tapi saya menulis dengan keprihatinan dan ketakutan tentang alun-alun publik digital kami dan peran Twitter di dalamnya."
"Seperti semua perusahaan, Twitter perlu memahami bahaya yang terkait dengan platformnya dan mengambil langkah untuk mengatasinya," ujarnya.
"Menghormati hak asasi manusia, kita bersama harus menetapkan pagar pembatas untuk penggunaan dan evolusi platform."
Dia menambahkan, "Singkatnya, saya mendesak Anda untuk memastikan HAM menjadi pusat pengelolaan Twitter di bawah kepemimpinan Anda," kata Komisaris Tinggi.
PHK pada Jumat lalu mengakhiri kekacauan dan ketidakpastian selama seminggu tentang masa depan Twitter di bawah kepemimpinan Musk, orang terkaya di dunia. Ia mencuit bahwa layanan itu mengalami penurunan besar-besaran dalam pendapatan setelah diambilalih olehnya.
Baca juga: Joe Biden Mengatakan Twitter Memuntahkan Kebohongan di Seluruh Dunia
REUTERS (NESA AQILA)
