TEMPO.CO, Jakarta - Senator Partai Demokrat, Chris Murphy, mengatakan bahwa ia menginginkan pemeriksaan menyangkut keamanan nasional AS atas adanya saham konglomerat Arab Saudi di Twitter setelah pengambilalihan perusahaan media sosial itu oleh Elon Musk.
Murphy mengatakan, dia meminta Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS) - yang meninjau akuisisi bisnis AS oleh pembeli asing - "untuk melakukan penyelidikan terhadap implikasi keamanan nasional dari pembelian Twitter oleh Arab Saudi."
Sebagian besar orang asing yang ingin mengambil saham non-pengendali di perusahaan AS harus meminta persetujuan dari CFIUS, komite yang dipimpin Departemen Keuangan untuk meninjau transaksi terkait masalah keamanan nasional dan memiliki kekuatan untuk memblokirnya.
Pada hari Jumat, Perusahaan Induk Kerajaan Arab Saudi dan perusahaan pribadi Pangeran Alwaleed bin Talal mengatakan mereka akan melanjutkan kepemilikan saham Twitter mereka senilai 1,89 miliar dolar AS.
"Kesepakatan itu sejalan dengan strategi investasi jangka panjang yang dikenal Kingdom Holding Company," kata pernyataan itu.
Sebanyak 16,9% saham perusahaan Alwaleed dimiliki lembaga dana kekayaan Saudi, yang diketuai oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
“Kita harus khawatir bahwa Saudi, yang memiliki kepentingan jelas dalam menekan politik AS, sekarang menjadi pemilik terbesar kedua dari platform media sosial utama,” tulis Murphy di Twitter, Senin, 31 Oktober 2022.
“Ada masalah keamanan nasional yang jelas. dipertaruhkan dan CFIUS harus melakukan pemeriksaan."
Kedutaan Saudi di Washington belum menanggapi pernyataan itu, begitu juga dengan Twitter. Seorang juru bicara Departemen Keuangan AS, yang memimpin CFIUS, menolak berkomentar.
Elon Musk pekan lalu menutup kesepakatan senilai $44 miliar yang diumumkan pada bulan April untuk menjadikan Twitter perusahaan pribadi. Bank termasuk Morgan Stanley 3dan Bank of America berkomitmen untuk menyediakan $13 miliar dalam pembiayaan utang.
Reuters
