TEMPO.CO, Jakarta - Anis Hidayah Ketua Pusat Studi Migrasi dari Migrant CARE menyarankan supaya Pemerintah Indonesia mulai mengambil ancang-ancang untuk menyelamatkan WNI di Taiwan, menyusul ketegangan Taiwan dengan Cina yang masih berlangsung.
Kementerian Luar Negeri mencatat jumlah WNI di Taiwan ada 300 ribu orang, yang mayoritas adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI / TKI). Sedangkan berdasarkan data BI dan BP2MI, pada kuartal pertama 2022, PMI di Taiwan berjumlah 294 ribu.
"Kementerian Luar Negeri mulai harus melihat perkembangan situasi politik. Jika itu membahayakan, harus ada upaya penyelamatan, evakuasi," kata Anis kepada Tempo, Senin, 8 Agustus 2022. Ia pun merujuk pada UU No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran.
Anis pun menyarankan agar sekarang mulai diinformasikan kepada WNI di Taiwan supaya ikut memantau perkembangan (kondisi Taiwan). Diinformasikan pula, langkah apa yang harus dilakukan jika ada WNI yang tinggal di wilayah dekat perbatasan dan membutuhkan upaya penyelamatan.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi menghadiri pertemuan dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen di kantor kepresidenan di Taipei, Taiwan 3 Agustus 2022. Taiwan Presidential Office/Handout via REUTERS
Militer Cina pada Senin, 8 Agustus 2022, memastikan masih melanjutkan latihan militer di wilayah laut dan langit di area sekitar Taiwan. Langkah itu buntut dari kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan. Cina sebelumnya mengumumkan akan melakukan latihan militer mulai Kamis, 4 Agustus 2022 sampai Minggu, 7 Agustus 2022.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei memantau situasi di Taiwan yang diselimuti ketegangan setelah kunjungan Pelosi. Saat jumpa pers virtual pada Jumat, 5 Agustus 2022, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha memastikan 300 ribu WNI di Taiwan masih aman.
Akibat kunjungan Taiwan, Cina sudah menjatuhkan sanksi kepada Nancy Pelosi dan keluarga dekatnya. Kementerian Luar Negeri Cina pada Jumat, 5 Agustus 2022 menyatakan kebijakan itu diberlakukan sebagai respon atas kunjungan (Pelosi) yang kejam dan provokatif. Gedung Putih menyebut Beijing beraksi berlebihan karena pihaknya masih memegang prinsip satu-Cina.
Cina juga telah menghentikan dialog dengan Amerika Serikat di sejumlah bidang sebagai reaksi atas kunjungan Pelosi ke Taiwan. Penghentian dialog itu, di antaranya tidak lagi berkomunikasi antar komandan militer tingkat-teater dan isu perubahan iklim.
Pelosi adalah pejabat tinggi Amerika pertama yang mengunjungi Taiwan dalam 25 tahun terakhir. Secara struktur pemerintahan, ia orang ketiga paling berkuasa setelah presiden dan wakil presiden Amerika. Cina menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya dan kunjungan Pelosi dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Baca juga: Produsen Cokelat Snickers Minta Maaf Sebut Taiwan sebagai Negara
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
