TEMPO.CO, Jakarta - Malaysia saat ini kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja. Selain 120.000 untuk sektor perkebunan, sektor manufaktur membutuhkan 600.000 pekerja lagi dan sektor konstruksi kekurangan 550.000 pekerja.
Di antara bisnis yang merasakan krisis tenaga kerja terburuk adalah pembuat chip, yang membutuhkan hingga 15.000 pekerja dan produsen sarung tangan medis, yang masih kekurangan 12.000 pekerja, demikian dilaporkan FMT, Minggu, 17 Juli 2022.
Salah satu penyebab kurangnya tenaga kerja ini adalah pembekuan pengiriman pekerja migran oleh Indonesia menyusul tidak dipatuhinya MoU pengiriman pekerja rumah tangga oleh Malaysia.
Ketika krisis tenaga kerja terus memburuk, seorang ekonom mendesak pemerintah untuk meninjau kembali strategi lama untuk memecahkan masalah.
Direktur eksekutif Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Lee Heng Guie mengatakan Program Rekalibrasi Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja bisa menjadi cara untuk mendapatkan lebih banyak pekerja ke perkebunan dan sektor lainnya.
Kepala Ekonom Bank Islam Malaysia, Afzanizam Abdul Rashid, mengatakan kegagalan memenuhi permintaan pekerja akan mengerem pertumbuhan ekonomi Malaysia.
Apalagi mengingat sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, menyumbang hingga 5% dari produk domestik bruto (PDB) negara.
Hingga saat ini, tiga juta ton tanaman kelapa sawit masih belum dipetik dan selanjutnya akan membusuk jika tidak segera dipanen.
“Ini adalah masalah serius. Kami memiliki fakta dan angka untuk mendukungnya,” kata Afzanizam kepada FMT Business.
Dia menunjukkan bahwa sementara Malaysia dapat mencari pekerja dari negara lain, itu akan membutuhkan “sedikit waktu untuk menyimpulkan” kesepakatan yang layak.
Baru minggu ini, menteri dalam negeri Hamzah Zainudin mengatakan Malaysia bisa melihat ke negara lain sebagai sumber tenaga kerja jika Indonesia tidak menghentikan pembekuan pengiriman pekerja.
“Urgensinya sekarang adalah untuk memperbaiki kemacetan saat ini, dan itu berarti menyelesaikan masalah dengan Indonesia sesegera mungkin,” kata Afzanizam.
Penelti sosial ekonomi Malaysia, Lee Heng Guie, mendesak pemerintah untuk menghidupkan kembali Program Rekalibrasi Tenaga Kerja untuk memecahkan masalah kekurangan pekerja.
Program ini diperkenalkan pada November 2020 untuk memungkinkan pekerja migran yang telah memasuki negara itu untuk bekerja tanpa izin agar status mereka divalidasi. Tanggung jawab ada pada majikan mereka untuk memulai prosesnya.
Program ini seharusnya dihentikan pada 30 Juni tahun lalu tetapi diperpanjang dua kali sebelum akhirnya dihentikan pada 30 Juni 2022.
Hingga November tahun lalu, lebih dari 280.000 migran ilegal telah mendaftar untuk program tersebut. Dari jumlah tersebut, 120.000 berasal dari sektor perkebunan.
“Memperbarui program dapat membantu negara mengurangi kekurangan tenaga kerja untuk saat ini,” kata Lee kepada FMT Business.
Krisis tenaga kerja mengancam akan memburuk minggu ini ketika Bangladesh juga mengumumkan bahwa mereka tidak mengizinkan warganya datang ke Malaysia untuk bekerja.
Kekusutan telah diatasi dan sekitar 2.000 orang Bangladesh diperkirakan akan segera tiba untuk mulai bekerja di Malaysia.
Namun, perselisihan dengan Jakarta tampaknya tidak akan segera diselesaikan dan para pemangku kepentingan dan ekonom khawatir hal itu dapat menghancurkan sektor perkebunan di mana sebagian besar warga Indonesia merupakan pekerja.
Menurut perkiraan terbaru oleh Reuters, sektor perkebunan masih kekurangan 120.000 pekerja.
Lee mengatakan bola sekarang ada di pemerintah. “Ini adalah masalah yang harus diselesaikan dengan cepat, apalagi sekarang kita juga berada dalam lingkungan kenaikan biaya,” katanya.
CEO Center for Market Education Carmelo Ferlito menunjukkan bahwa bisnis akan menderita jika Malaysia tidak dapat segera memenuhi permintaan tenaga kerja.
Dia mengatakan kekurangan tenaga kerja akan menyebabkan beberapa bisnis kehilangan daya saing mereka, mendorong biaya barang dan jasa naik atau menyebabkan mereka tutup.
