Dubes Hermono: Langgar MoU TKI, Malaysia Tak Hormati Presiden Jokowi

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

Presiden Jokowi dan PM Ismail Sabri Yaakob menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 1 April 2022. Foto: BPMI Setpres/Lukas

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar RI di Kuala Lumpur, Hermono, mengecam penolakan Malaysia untuk mematuhi MoU pengiriman asisten rumah tangga, yang ditandatangani tiga bulan lalu, menggambarkannya sebagai "tidak menghormati" Presiden Indonesia Joko Widodo. 

"Apa gunanya menandatangani MoU ini di depan presiden saya jika tidak dihormati?" kata Hermono seperti dikutip Free Malaysia Today, Rabu lalu, 13 Juli 2022. Kesepakatan pengiriman tenaga kerja domestik itu ditandatangani di Jakarta oleh menteri tenaga kerja kedua negara pada 1 April 2022 disaksikan oleh Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. 

Departemen Imigrasi Malaysia tetap menggunakan Maid Online System (SMO) meski kedua negara sepakat menggunakan satu saluran, yakni One Channel System. (OCS) seperti tertulis dalam MoU. Indonesia keberatan penggunaan SMO karena WNI bisa masuk Malaysia sebagai turis dan mendaftar sebagai pekerja, sehingga tidak ada jaminan perlindungan.

Itu sebabnya sejak 14 Juli 2022 menghentikan pengiriman semua jenis tenaga kerja migran ke Malaysia.

Menurut Hermono, Indonesia terbuka jika Malaysia berniat membatalkan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani kedua negara tentang perjanjian rekrutmen itu.

“Soalnya sederhana, MoU yang ditandatangani harus dihormati, apalagi melibatkan dua negara terkait, sebenarnya semua informasi dan detail tentang kesepakatan itu tertuang dalam MoU."

"Kalau tidak setuju, putus saja (batal), Anda bisa menulis surat untuk membatalkan perjanjian, serahkan ke kedutaan dan kami akan sampaikan ke pemerintah ... tidak masalah," katanya menurut Berita Harian, Kamis, 14 Juli 2022.

Lebih lanjut, Hermono mengatakan, melalui MoU yang ditandatangani, penggunaan sistem tunggal telah dinyatakan secara rinci dengan tujuan utama melindungi pekerja migran dari segala bentuk penyalahgunaan, termasuk tidak dibayarnya upah.

“Sistem SMO yang terus digunakan yang memungkinkan tenaga kerja Indonesia masuk ke Malaysia menggunakan visa turis sebelum mengajukan izin kerja adalah praktik yang ingin dihentikan Jakarta karena berisiko terjadi kerja paksa,” katanya.

Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Ida Fauziyah, menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.

Tindakan pemerintah Malaysia ini mendapat kecaman dari anggota parlemen. "(Pelanggaran) menunjukkan bahwa Malaysia bukan mitra yang bertanggung jawab dalam mempekerjakan pekerja migran," kata Charles Santiago dari DAP  kepada FMT.






Kemendagri: Kepres Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Terbit Pekan Depan

1 jam lalu

Kemendagri: Kepres Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Terbit Pekan Depan

Kepres Jokowi soal Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan diperkirakan akan terbit pekan depan. Heru Budi Hartono dikabarkan akan mengisi kursi itu.


Malaysia Konversi Pesawat CN235-220 menjadi Maritime Patrol Aircraft

3 jam lalu

Malaysia Konversi Pesawat CN235-220 menjadi Maritime Patrol Aircraft

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah merampungkan konversi dua dari tiga pesawat CN235-220 milik Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM) itu.


Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

3 jam lalu

Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

Apa jawaban Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono soal calon Panglima TNI? Mengapa nama Yudo penting untuk dipertimbangkan Jokowi?


Malaysia Dikecam, Abstain dalam Sidang Dewan HAM PBB tentang Muslim Uyghur

8 jam lalu

Malaysia Dikecam, Abstain dalam Sidang Dewan HAM PBB tentang Muslim Uyghur

Keputusan Malaysia untuk abstain dari pemungutan suara dalam sidang Dewan HAM PBB tentang Uyghur adalah mengecewakan dan memalukan.


Pertugas Imigrasi Sering Tanyakan Soal ini Bagi Pemohon Paspor

8 jam lalu

Pertugas Imigrasi Sering Tanyakan Soal ini Bagi Pemohon Paspor

Berikut pertanyaan yang paling sering ditanyakan saat membuat paspor untuk kepentingan berlibur, pendidikan dan bekerja. Apa saja?


ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

9 jam lalu

ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

Kementerian ESDM menyatakan pembangunan PLTU yang sudah ada dalam proyek strategis nasional tetap dijalankan.


Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

9 jam lalu

Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

Kemendagri telah menyerahkan tiga nama calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Malaysia Golongkan Permen Karet Mengandung Nikotin Tidak Beracun

9 jam lalu

Malaysia Golongkan Permen Karet Mengandung Nikotin Tidak Beracun

Pemerintah Malaysia memasukkan pengganti nikotin berupa patch atau permen karet sebagai produk tidak beracun.


Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

1 hari lalu

Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

Mabes Polri yang diwakilkan Wakil Komandan Korps Brimob menyatakan sudah ada prosedur pengamanan, tapi belum selaras dengan FIFA.


PM Malaysia Bertemu Raja, Bahas Pemilu Dipercepat?

1 hari lalu

PM Malaysia Bertemu Raja, Bahas Pemilu Dipercepat?

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengatakan dia mungkin akan mengusulkan tanggal pembubaran parlemen dalam pertemuannya dengan Raja Al-Sultan Abdullah.