PM Inggris Boris Johnson Didenda karena Langgar Aturan Lockdown Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson membayar denda kepada polisi karena melanggar aturan lockdown Covid-19. Johnson didenda karena menghadiri pesta saat lockdown. Ia juga sudah meminta maaf atas tindakannya itu.

Johnson adalah pemimpin pertama Iggris yang dikenai sanksi karena melanggar hukum saat menjabat. "Saya telah membayar denda dan saya sekali lagi meminta maaf penuh," katanya dalam pidato TV di hari Selasa, 12 April 2022.

Selain Johnson, istrinya Carrie juga dikenai denda atas tuduhan pelanggaran penguncian COVID-19. Polisi juga menjatuhi denda kepada Menteri Keuangan Rishi Sunak atas tuduhan serupa.

Kepolisian Metropolitan London mengatakan sebelumnya bahwa mereka mengeluarkan 30 pemberitahuan hukuman tetap sehubungan dengan skandal "Partygate." Skandal tersebut menyebabkan lusinan politisi dan pejabat diselidiki atas tuduhan bahwa pemerintah melanggar pembatasan pandemi virus corona. Pelanggaran itu menyebabkan gelombang dari kemarahan publik.

Johnson telah membantah melakukan kesalahan, namun dia diduga telah menghadiri beberapa dari lusinan acara di kantor 10 Downing Street dan gedung-gedung pemerintah lainnya. Polisi sedang menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh Johnson.

Publik dibuat geram setelah terungkapnya skandal pesta di tengah aturan lockdown akibat Covid-19 pada 2020 dan 2021 di kantor Perdana Menteri Inggris. Pesta minum-minum itu dilakukan di tengah jutaan orang di Inggris dilarang bertemu dengan teman dan keluarga karena pembatasan COVID-19 oleh pemerintah.

Ribuan orang didenda antara 60 pound ($78) dan 10.000 pound ($13.040) oleh polisi karena melanggar aturan pertemuan sosial. Secara total, polisi mengatakan sebanyak 50 denda telah diterbitkan tanpa merinci siapa penerimanya. Polisi mengatakan telah mengirim kuesioner ke lebih dari 100 orang, termasuk perdana menteri dan mewawancarai saksi sebagai bagian dari penyelidikan.

"Kami melakukan segala upaya untuk memajukan penyelidikan ini dengan cepat, ini termasuk terus menilai sejumlah besar bahan investigasi dari mana rujukan lebih lanjut dapat dilakukan," kata polisi dalam sebuah pernyataan.

Pada bulan Januari, pegawai negeri Sue Gray menerbitkan laporan ke beberapa pertemuan meski tidak sedang dalam penyelidikan kriminal. Dia mengatakan kegagalan kepemimpinan dan penilaian di pemerintahan Johnson memungkinkan peristiwa yang seharusnya tidak terjadi.

Tokoh-tokoh oposisi di Parlemen telah menuntut agar Johnson dan anggota pemerintahannya mengundurkan diri karena skandal itu. “Boris Johnson dan Rishi Sunak telah melanggar hukum dan berulang kali berbohong kepada publik Inggris. Mereka berdua harus mengundurkan diri,” kata Keir Starmer, pemimpin oposisi utama Partai Buruh.

Masalah ini telah mengancam posisi Johnson sebagai PM Inggris ketika sejumlah anggota parlemen di Partai Konservatifnya meminta dia untuk mundur. Penyebabnya adalah kepercayaan publik anjlok dan dukungan untuk pemerintah menyusut.

Baca: PM Inggris Temui Zelensky, Beri Bantuan Kendaraan Lapis Baja dan Rudal

AL JAZEERA

an.