Parlemen Cina Godog RUU Perlindungan Perempuan, Didorong Gerakan #MeToo

TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Cina, Kongres Rakyat Nasional, sedang menggodog rancangan amandemen "Undang-Undang Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan" untuk memberi perempuan lebih banyak perlindungan terhadap diskriminasi gender dan pelecehan seksual di tempat kerja.

Jaringan televisi negara CCTV, Selasa, 21 Desember 2021, melaporkan anggota langkah itu dilakukan ketika Cina mencari cara untuk mempertahankan angkatan kerja sementara populasinya akan menyusut, dan setelah seruan aktivis untuk kesetaraan gender yang menyertai gerakan #MeToo.

Gerakan #MeToo Cina dimulai pada 2018 ketika seorang mahasiswa di Beijing secara terbuka menuduh profesornya melakukan pelecehan seksual. Ini menyebar ke LSM, media dan industri lainnya tetapi menghadapi kemunduran baru-baru ini ketika pengadilan pada bulan September menolak gugatan dalam kasus pelecehan seksual tingkat tinggi.

Kasus #MeToo baru-baru ini menyangkut bintang tenis Peng Shuai, yang mengunggah tuduhan bahwa ia menjadi korban pelecehan seksual mantan wakil perdana menteri Cina, Zhang Gaoli. Namun belakangan ia mengatakan bahwa dia tidak pernah menuduh siapa pun melakukan pelecehan seksual padanya. Ia merasa postingan media sosial yang dia buat awal bulan lalu banyak disalahpahami.

Cina berada di peringkat 107 di antara 153 negara dalam peringkat tahunan Forum Ekonomi Dunia tentang kesetaraan gender global. Laki-laki mendominasi eselon atas politik dan bisnis. Perempuan mengisi 25 persen kursi parlemen dan hanya ada satu perempuan di antara 25 anggota Politbiro Partai Komunis Tiongkok.

Di bawah aturan baru, majikan tidak akan diizinkan untuk menanyakan pelamar kerja perempuan apakah mereka berniat untuk menikah atau hamil, atau membuat mereka melakukan tes kehamilan, kata CCTV.

Tidak jelas seberapa cepat undang-undang itu bisa disahkan. Diskusi diperkirakan akan berlanjut hingga setidaknya hari Jumat dan rancangan tersebut kemungkinan tidak akan disahkan sebelum itu.

Di bawah aturan baru, pengusaha dinyatakan melanggar hukum jika mereka membatasi staf perempuan untuk menikah atau memiliki anak, atau jika mereka secara eksplisit memprioritaskan kandidat laki-laki daripada perempuan.

Dalam definisi yang paling jelas tentang pelecehan seksual di Cina, rancangan amandemen menetapkan bahwa adalah melanggar hukum untuk menjadikan perempuan di luar kehendak mereka untuk ekspresi verbal dengan konotasi seksual, perilaku tubuh yang tidak pantas atau tidak perlu, atau gambar seksual eksplisit.

REUTERS