HAM PBB Akan Terbitkan Laporan Dugaan Penyiksaan pada Muslim Uyghur di Xinjiang

TEMPO.CO, Jakarta - Kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang menyelesaikan penilaiannya tentang situasi di wilayah Xinjiang, Cina, tempat minoritas Muslim Uyghur diduga telah ditahan secara tidak sah, dianiaya dan dipaksa bekerja.

Juru bicara HAM PBB, Rupert Colville, mengatakan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet berharap bisa mempublikasikan laporannya dalam beberapa minggu mendatang dan bahwa "tidak ada kemajuan nyata" dalam pembicaraan jangka panjang dengan pejabat Cina mengenai kunjungan yang diusulkan.

Sebelumnya pada Jumat, 10 Desember 2021, pengadilan pengacara dan juru kampanye yang berbasis di Inggris mengatakan Presiden Cina Xi Jinping memikul tanggung jawab utama atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan penyiksaan terhadap Uyghur dan anggota minoritas lainnya di wilayah Xinjiang. Cina menolak pengadilan, yang tidak memiliki kekuatan sanksi atau penegakan itu, sebagai "lelucon". 

“Pengadilan Uyghur telah mengungkap lebih banyak informasi yang sangat mengganggu sehubungan dengan perlakuan terhadap Uyghur dan etnis minoritas Muslim lainnya di Xinjiang,” kata Colville dalam briefing PBB di Jenewa.

"Tentu saja kami juga mengidentifikasi pola penahanan sewenang-wenang dan perlakuan buruk di lembaga-lembaga, praktik kerja paksa dan erosi hak-hak sosial dan budaya secara umum," katanya.

Tanggapan Cina

Misi Cina untuk PBB di Jenewa, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Sabtu, mengatakan telah sering menyampaikan undangan ke Bachelet untuk "kunjungan persahabatan".

"Namun, kunjungan ini sama sekali tidak akan menjadi apa yang disebut 'penyelidikan' di bawah praduga bersalah," katanya.

Jika Komisi HAM PBB hanya tertarik pada "manipulasi politik pasukan anti-Cina di AS dan Barat" maka ini akan menimbulkan keraguan serius atas ketidakberpihakannya, kata Misi Cina.

Pada Juni 2021, Bachelet secara terbuka menyarankan jadwal kunjungan tahun ini. Dia telah menegosiasikan persyaratan kunjungan semacam itu sejak September 2018, ketika tuduhan pertama kali muncul soal sekitar satu juta orang Uyghur ditahan di kamp-kamp massal.

Temuannya perlu dibagikan dengan pemerintah Cina sebelum dipublikasikan, kata Colville, seraya menambahkan bahwa dia berharap dalam hitungan minggu laporan selesai.

REUTERS