Indonesia Tak Undang Myanmar ke Bali Democracy Forum, Ini Sebabnya

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia tidak mengundang Myanmar dalam Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 yang diselenggarakan pada 9 Desember 2021, karena negara itu dipandang belum memiliki pemerintahan definitif sejak kudeta militer Februari lalu.

“Myanmar tidak diundang karena sekarang ada ketidakjelasan siapa yang bisa diundang,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dalam media gathering di Jakarta, Senin, 6 Desember 2021.

Selain Myanmar, Indonesia juga tidak mengundang Sudan yang juga menghadapi krisis sejak pemerintahan sipil digulingkan oleh militer.

Sebelumnya dalam pemaparan pekan lalu mengenai penyelenggaraan BDF ke-14, Faizasyah menjelaskan bahwa forum tersebut ditujukan untuk membahas demokrasi di kawasan Asia Pasifik di mana negara-negara dapat membagikan pengalaman terbaik mereka dalam menjalankan demokrasi di tengah berbagai tantangan yang ada.

Di bawah tema “Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic”, forum tersebut akan menyoroti tiga isu utama dampak pandemi Covid-19 yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan inklusivitas.

Sejumlah menteri luar negeri di antaranya dari Prancis, Norwegia, Cile, dan Cina serta para ahli akan berbicara mengenai isu-isu yang diangkat dalam BDF ke-14 yang rencananya dihadiri oleh 46 perwakilan negara dan organisasi internasional.

“Karena sifatnya yang inklusif, BDF memberikan kesempatan bagi semua negara di kawasan untuk berpartisipasi, termasuk negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan otoriter yang tidak berdemokrasi, tetapi kita berharap ada nilai-nilai demokrasi yang diterapkan oleh negara-negara tersebut bisa diambil sebagai pembelajaran,” tutur Faizasyah.

Penyelenggaraan BDF tahun ini diharapkan menghasilkan suatu kesimpulan atau policy recommendation tentang bagaimana negara-negara di Asia Pasifik bisa mengatasi krisis pandemi  tanpa mengesampingkan sistem demokrasi yang telah mereka pilih.

“Bagaimana proses negara-negara dalam mengatasi pandemi Covid-19, mereka bisa mencari titik keseimbangan antara pelayanan masyarakat, pengentasan kemiskinan, memberikan pelayanan inklusif, dan mendukung kesetaraan tetap berjalan baik. Ini yang ingin kita dengarkan,” kata Faizasyah.