Aturan Baru Umrah, Penerima Vaksin Sinovac Wajib Karantina 3 Hari

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi merilis persyaratan untuk jemaah umrah dari sejumlah negara termasuk Indonesia. Seperti dilansir dari kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA), Arab Saudi menggolongkan jemaah umrah dalam dua kelompok.

    Kebijakan untuk jemaah yang datang ke Arab Saudi dengan visa umrah, dan sudah divaksinasi dengan salah satu vaksi Covid-19 yang disetujui oleh Arab Saudi, diizinkan langsung melakukan umrah. Mereka tak diwajibkan untuk menjalani karantina. Vaksin yang telah disetujui Arab Saudi adalah Pfizer, Moderna, AstraZeneca dan Johnson&Johnson.

    Namun untuk jemaah umrah yang divaksinasi dengan salah satu vaksin yang disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), harus dikarantina selama tiga hari. Vaksin Covid-19 dari Sinovac dan Sinopharm adalah yang disetujui, bukan Arab Saudi.

    Selain itu, dalam laporannya SPA menyebutkan bahwa 48 jam setelah karantina, jemaah harus menyerahkan tes PCR negatif sebelum diizinkan melakukan umrah.

    Kementerian mengatakan bahwa semua jemaah dari luar negeri harus negatif Covid-19 atau telah menyelesaikan dosis vaksin COVID-19 sesuai aturan Kerajaan.

    Selain vaksin, Kementerian Haji dan Umrah telah melonggarkan usia jemaah umrah. Semula jemaah berusia 18-50 tahun, namun aturan itu telah dicabut.

    Dengan peraturan baru, jemaah di atas 50 tahun bisa melaksanakan umrah asalkan mematuhi protokol pencegahan corona.

    Mulai 1 Desember, jemaah dari Indonesia, Pakistan, India dan Mesir bisa kembali melakukan umrah setelah Arab Saudi mengumumkan pencabutan larangan bepergian dari enam negara tersebut. Arab Saudi juga mengizinkan Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah diisi jemaah dengan kapasitas penuh.

    Baca: Arab Saudi Cabut Larangan Penerbangan, Kemenag Siapkan Teknis Umrah

    AL ARABIYA | SAUDI GAZETTE


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    PTM 100 persen DKI Tetap Berjalan Meski Didesak Banyak Pihak

    Pemprov Ibu Kota tetap menerapkan PTM 100 persen meski banyak pihak mendesak untuk menghentikan kebijakan itu. Sejumlah evaluasi diberikan pihak DKI.