TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin tertinggi Taliban, Haibatullah Akhunzada, memperingatkan kelompok itu kemungkinan adanya penyusup di antara barisan mereka yang "bekerja melawan kehendak pemerintah".
Peringatan yang dikaitkan dengan Akhunzada itu diedarkan secara luas di akun media sosial Taliban pada hari Kamis, 4 November 2021, demikian dilaporkan Aljazeera.
"Semua sesepuh harus melihat ke dalam barisan mereka dan melihat apakah ada entitas tak dikenal yang bekerja melawan kehendak pemerintah, yang harus diberantas sesegera mungkin," demikian pesan Akhunzada seperti dikutip TRT World.
"Apa pun kesalahan yang terjadi, yang lebih tua akan bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan di dunia ini dan di akhirat," kata dia dalam sebuah pernyataan yang di-tweet oleh beberapa akun Taliban.
Pemimpin tertinggi Taliban itu tidak terlihat di depan umum sejak mereka merebut kekuasaan hampir tiga bulan lalu dan mendeklarasikan negara Islam.
Sejak Taliban menguasai negara itu, kepemimpinannya telah berulang kali memperingatkan adanya penipu dan penjahat bergabung dengan kelompok itu dalam upaya untuk merusak citranya.
September lalu, penjabat Menteri Pertahanan Mullah Mohammad Yaqoob menyuarakan keprihatinan dalam pesan audio.
“Ada beberapa orang jahat dan korup yang ingin bergabung dengan kami… Untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri atau untuk mencemarkan nama baik kami dan membuat kami terlihat buruk,” katanya.
Yaqoob, putra pendiri Taliban Mullah Mohammad Omar, menambahkan bahwa setiap elemen nakal di antara jajaran akan ditangani.
Dalam beberapa bulan terakhir, Taliban telah memperluas perekrutannya karena berusaha memenuhi janji untuk menjaga keamanan di negara itu. Tetapi kelompok tersebut telah menghadapi serangkaian serangan mematikan dari saingannya, termasuk Negara Islam di Provinsi Khorasan, kelompok bersenjata ISKP (ISIS-K), afiliasi ISIL.
Pada Selasa lalu, sedikitnya 19 orang tewas dalam serangan terhadap rumah sakit militer di Kabul yang diklaim oleh ISKP.
Taliban juga mengumumkan amnesti nasional dan berjanji untuk mengizinkan perusahaan media swasta untuk beroperasi secara bebas dan independen. Namun, ada laporan tentang beberapa anggota Taliban yang diduga melecehkan wartawan, dan yang lainnya dituduh secara paksa menyita properti di beberapa provinsi.
Menyusul laporan tersebut, kantor Akhunzada mengeluarkan dekrit pada akhir September yang melarang anggota kelompok memasuki rumah dan kantor “di Kabul atau sekitarnya dengan dalih memeriksa kendaraan atau peralatan. Tidak ada yang diizinkan untuk mengambil kendaraan atau peralatan” atas nama pemerintah Afghanistan, katanya.
Namun, ada laporan tentang anggota Taliban yang memaksa ratusan keluarga keluar dari rumah mereka di Daikondi, provinsi tengah Afghanistan.