TEMPO.CO, Jakarta - Aljazair memanggil duta besarnya untuk Prancis gara-gara tersinggung atas ucapan Presiden Emmanuel Macron.
"Menyusul komentar dari sejumlah sumber yang dihubungkan dengan Macron, Aljazair menyatakan mutlak menolak campur tangan yang tak dapat diterima menyangkut urusan dalam negeri," demikian dinyatakan kantor presiden Aljazair, Sabtu, 2 Oktober 2021.
"Dihadapkan dengan situasi yang sangat tidak dapat diterima akibat pernyataan-pernyataan tak bertanggung jawab ini, Presiden Abdelmadjid Tebboune memutuskan untuk segera memanggil duta besar tersebut," kata kantor itu.
Menurut kantor presiden Aljazair, pernyataan-pernyataan itu --yang belum disanggah oleh otoritas Prancis, menyakiti syuhada Aljazair yang memperjuangkan kemerdekaan dari Prancis.
"Pernyataan-pernyataan itu merupakan serangan yang tak bisa diterima terhadap kenangan pada para syahid," katanya.
Aljazair menuduh Prancis melakukan "genosida" saat menjajah negara di Afrika Utara itu.
Selain menarik dubesnya, menurut Al Jazeera, Aljazair juga melarang pesawat militer Prancis melintas di wilayah udaranya pada hari Minggu.
Jet Prancis secara teratur terbang di atas wilayah Aljazair untuk mencapai wilayah Sahel di Afrika barat, di mana tentaranya membantu memerangi kelompok bersenjata sebagai bagian dari operasi Barkhane.
"Pagi ini ketika kami mengajukan rencana penerbangan untuk dua pesawat, kami mengetahui bahwa Aljazair telah melarang penerbangan pesawat militer Prancis di atas wilayah mereka," kata juru bicara militer Prancis Kolonel Pascal Ianni kepada kantor berita AFP.
Dia mengatakan keputusan itu tidak mempengaruhi operasi atau misi intelijen yang dilakukan di Sahel.
Pemerintah dan militer Aljazair tidak segera memberikan komentar tentang penutupan wilayah udara.
Kegeraman Aljazair bermula dari pernyataan Macron yang dikutip Harian Prancis Le Monde selama pertemuan dengan keturunan Aljazair Prancis dari Harkis, orang Aljazair yang bertempur di pihak Prancis selama perang kemerdekaan Aljazair, Kamis lalu.
Menurut Le Monde, Macron mengatakan Aljazair diperintah oleh “sistem politik-militer” dan menggambarkan “sejarah resmi” negara itu telah “ditulis ulang” menjadi sesuatu yang “tidak didasarkan pada kebenaran” tetapi “pada wacana kebencian terhadap Prancis”.
Surat kabar itu menambahkan bahwa presiden Prancis menjelaskan bahwa dia tidak mengacu pada masyarakat Aljazair secara keseluruhan tetapi pada elit penguasa.
Kemarahan Aljazair makin memuncak karena Prancis sebelumnya secara tajam mengurangi jumlah visa yang diberikannya kepada warga negara Aljazair, Maroko, dan Tunisia.
