Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kandidat PM Jepang Memutuskan Mundur dan Alihkan Dukungan ke Taro Kono

image-gnews
Taro Kono.[REUTERS]
Taro Kono.[REUTERS]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kans Menteri COVID-19 Jepang Taro Kono menjadi Perdana Menteri kian besar. Dikutip dari kantor berita Reuters, salah satu kandidat PM Jepang, Shigeru Ishiba, dikabarkan memilih untuk mundur dari pencalonan dan mengalihkan dukungannya kepada Taro Kono.

"Shigeru Ishiba, pejabat tinggi di partai penguasa, tidak akan maju sebagai calon PM Jepang dan siap mendukung Taro Kono," sebagaimana disampaikan oleh laporan NHK, Selasa, 14 September 2021.

Di Jepang, siapapun yang menjadi ketua partai penguasa akan otomatis menjadi PM baru. Dengan kata lain, Taro Kono harus mengamankan kemenangan di Partai Demokrat Liberal (LDP) dulu sebelum bisa fokus ke kursi PM Jepang. Nah, di situlah dukungan dari Ishjiba akan berperan krusial.

Ishiba dikenal memiliki simpatisan atau loyalis yang solid di Partai Demokrat Liberal. Kebanyakan dukungan berasal dari kalangan akar rumput. Dukungan-dukungan itu membantunya memepet Shinzo Abe dalam perebutan posisi PM Jepang dan ketua umum LDP pada 20212. Jika Kono mendapatkan dukungan itu, posisi ia akan kian kuat jelang pemilihan.

Taro Kono sendiri, berdasarkan survei popularitas terbaru, berada di posisi teratas. Menurut survei Asahi, 33 persen warga Jepang mendukung Kono sebagai PM Jepang sementara 16 persen mendukung Ishiba. Dukungan Ishiba ke Kono bisa menambah popularitasnya hingga mendekati 50 persen.

"Ishiba dikabarkan akan mengumumkan keputusannya secara resmi pada Rabu esok," ujar laporan NHK. 

Sejauh ini, baru dua orang yang sudah secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon PM Jepang dan ketua Partai LDP menggantikan Yoshihide Suga. Mereka adalah mantan Menteri Luar Negeri Fumio Kishida dan mantan Menteri Dalam Negeri Sanae Takaichi. Taro Kono dikabarkan akan segera menyusul. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di Jepang, Kono dikenal karena gayanya yang luwes dalam berkomunikasi dan blak-blakan. Karakternya tersebut menjadikannya media darling dan populer di media sosial Twitter di mana ia juga aktif.

Kono memiliki kurang lebih 2,4 juta pengikut di Twitter. Ia kerap mengunggah postingan ke sana dalam bahasa Jepang dan Inggris. Beberapa postingan terbarunya adalah foto ia berbicara di depan bendara Jepang serta foto dirinya berlutut untuk berbicara kepada warga di pusat evakuasi. 

Popularitasnya terdengar sampai ke telinga pejabat-pejabat senior LDP. Meski mereka sempat khawatir dengan gaya Taro Kono yang blak-blakan, popularitas lulusan Georgetown University di Washington DC itu sulit dikesampingkan. Apalagi, beberapa bulan terakhir, kepuasan warga Jepang pada partai LDP menurun karena pandemi COVID-19. 

Baca juga: Menteri COVID-19 Jepang Taro Kono Berpotensi Jadi PM Baru

ISTMAN MP | REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

23 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

1 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.


PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

1 hari lalu

Viva Yoga Muladi (tengah). TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.


Ini Perkiraan Gaji TKI di Jepang dan Rincian Upah Minimumnya

1 hari lalu

Berikut ini perkiraan gaji TKI di Jepang berdasarkan UMR masing-masing prefektur serta untuk pemagang. Ketahui informasinya sebelum mendaftar. Foto: Canva
Ini Perkiraan Gaji TKI di Jepang dan Rincian Upah Minimumnya

Berikut ini perkiraan gaji TKI di Jepang berdasarkan UMR masing-masing prefektur serta untuk pemagang. Ketahui informasinya sebelum mendaftar.


Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.


Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut bantuan beras merupakan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.


Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

1 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.