Taliban Minta Pejabat Pemerintah yang Kabur dari Afghanistan untuk Pulang

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas PM Afghanistan dari Taliban, Mullah Mohammad Hassan Akhund, meminta pejabat-pejabat pemerintahan yang kabur dari Kabul untuk pulang. Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Akhund menganggap pengalaman dan kemampuan pejabat-pejabat pemerintahan sebelumnya diperlukan untuk membangun kembali Afghanistan.

Sebagaimana diketahui, Taliban mengambil alih Pemerintahan Afghanistan pada pertengahan Agustus lalu. Hal itu mendorong ratusan ribu orang kabur dari Afghanistan, tak terkecuali pejabat pemerintah dan Presiden Ashraf Ghani. Mereka enggan tinggal di bawah pemerintahan Taliban yang secara tegas menolak demokrasi.

"Kami akan menjamin keamanan dan keselamatan mereka (jika pulang ke Afghanistan)," ujar Akhund, dalam wawancara khusus dengan Al Jazeera, Rabu, 8 September 2021.

Tidak berhenti di situ, Akhund juga menjanjikan keamanan dan keselamatan bagi diplomat, pejabat kedutaan besar, serta lembaga non pemerintah. Mereka yang pernah bekerja untuk tentara-tentara asing pun, kata Akhund, akan dimaafkan. Ia berharap hal tersebut cukup untuk membujuk warga yang kabur dari Afghanistan untuk pulang.

Akhund berkata, perebutan pemerintahan yang terjadi pada Agustus lalu telah menghasilkan kerugian yang tidak sedikit bagi Afghanistan. Hal tersebut mulai dari kerugian secara finansial hingga hilangnya nyawa banyak orang. Taliban, kata Akhund, turut bertanggung jawab atas situasi itu dan membutuhkan bantuan untuk bersama-sama memperbaikinya.

Anggota Taliban mengarahkan senjatanya ke arah pengunjuk rasa, saat warga berdemo dan menyerukan slogan selama protes anti-Pakistan, dekat kedutaan Pakistan di Kabul, Afghanistan, Selasa (7/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer

"Kita mengalami kerugian dan kehilangan yang begitu besar untuk momen bersejarah Afghanistan (pada Agustus lalu)."

"Saya ingin menyakinkan negara-negara Islam dan warga Afghanistan bahwa kami menginginkan yang terbaik, kesuksesan, kesejahteraan bagi masyarakat. Kami berupaya untuk membangun sistem Islami dan kami ingin semua terlibat dalam misi yang diberkahi ini," ujar Akhun menegaskan.

Pernyataan tersebut disampaikan Mohammad Hassan Akhund sehari setelah Taliban mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan. Pemerintahan baru tersebut jauh dari kesan terbuka dan inklusif karena hanya melibatkan pria, pejabat-pejabat Taliban, dan tidak ada figur perempuan.

Dari 33 posisi yang diumumkan, 14 di antaranya adalah pejabat Taliban yang mengisi pemerintahan Afghanistan pada periode 1996-2001. Sisanya adalah 12 orang generasi muda Taliban dan tujuh mantan tahanan lapas teroris Teluk Guantanamo.

Tidak semua pihak memandang positif susunan pemerintahan tersebut. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas, misalnya, menyebut pemerintahan baru Afghanistan bentukan Taliban tidak memberikan rasa optimisme.

Baca juga: Jerman: Komposisi Pemerintahan Baru Afghanistan Tak Memberi Optimisme

ISTMAN MP | AL JAZEERA