TEMPO.CO, Jakarta - Uganda pada Jumat, 20 Agustus 2021 memutuskan menangguhkan sementara operasional 54 organisasi nirlaba (LSM). Keputusan Uganda itu digambarkan oleh kelompok-kelompok LSM tersebut sebagai penganiayaan politik.
Pembekuan operasional 54 LSM ini diputuskan dengan sejumlah alasan, diantaranya tidak mematuhi aturan yang meminta LSM dan organisasi lainnya untuk tidak terlibat dalam politik.
“Kami telah menghentikan operasional mereka,” kata Steve Okello, Kepala Dewan LSM, yakni sebuah lembaga negara yang mengawasi semua sumbangan yang diberikan ke Uganda.
Beberapa LSM yang kena penghentian operasional oleh Pemerintah Uganda ini, diantaranya LSM yang fokus pada penanganan hak-hak berpolitik para aktivis dan masyarakat yang kena dampak proyek produksi minyak mentah di wilayah barat Uganda.
Uganda yang dipimpin oleh Presiden Yoweri Museveni dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan tekanan pada sejumlah LSM. Beberapa LSM dituduh telah mendukung kubu oposisi.
“Ini persekusi politik. Ketika pekerjaan Anda tidak mereka sukai, maka Anda menjadi musuh mereka nomor satu. Kami akan menantang keputusan ini ke pengadilan,” kata Dickens Kamugisha, Kepala Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO).
AFIEGO selama ini diantaranya menyuarakan hak-hak masyarakat yang terdampak proyek pengembangan minyak mentah. AFIEGO dan organisasi nirlaba lainnya juga berkampanye menolak proyek East Africa Crude Oil Pipeline (EACOP) karena bisa berdampak pada perubahan iklim.
Sebelumnya pada Desember 2020 lalu, Kepolisian Uganda menahan seorang individu yang suka mengkritik negara dan Kepala Chapter Four Uganda. Sedangkan pada Jumat, 20 Agustus 2021, satu LSM dibekukan sementara operasionalnya atas tuduh pencucian uang.
Baca juga: Bayi Simpanse Albino Jadi Korban Infantisida, Simak Nasib Tragisnya
Sumber: Reuters
