Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hong Kong Gunakan UU Keamanan Nasional untuk Sensor Film

image-gnews
Para pengunjuk rasa pro-demokrasi meniru salam tiga jari dari film
Para pengunjuk rasa pro-demokrasi meniru salam tiga jari dari film "The Hunger Games", saat unjuk rasa di distrik perbelanjaan Mong Kok di Hong Kong, 27 November 2014. Salam ini juga digunakan para pendemo pro-demokrasi di Hong Kong. REUTERS/Bobby Yip
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Hong Kong mengeluarkan kebijakan baru perihal sensor film di sana. Dikutip dari kantor berita Reuters, Pemerintah Hong Kong menyatakan otoritas akan memiliki hak untuk menyensor atau melarang film yang dianggap bertentangan dengan UU Keamanan Nasional.

Sebagaimana diketahui, UU Keamanan Nasional Hong Kong disahkan oleh Parlemen Cina tahun lalu. Cina dan Hong Kong berdalih aturan itu dibuat untuk menjaga keamanan nasional dari ancaman kudeta, terorisme, pengkhianatan, maupun intervensi asing. Realtia di lapangan, regulasi itu lebih banyak dipakai untuk membungkam aktivis pro-demokrasi.

"Otoritas Sensor Film Hong Kong harus selalu waspada pada setiap penggambaran, penampilan, atupun pendekatan pada sebuah film yang bisa mengancam keamanan nasional," ujar Pemerintah Hong Kong dalam keterangan persnya, Jumat, 11 Juni 2021.

Pemerintah Hong Kong tidak menjelaskan secara detil kira-kira materi seperti apa yang dianggap berbahaya untuk keamanan nasional. Mereka hanya mengatakan bahwa film-film yang patut dilarang adalah yang mendukung, menyokong, dan mempromosikan perlawanan pada pemerintah.

Pekerja film Hong Kong menganggap langkah pemerintah tersebut sebagai kabar buruk. Menurut mereka, UU Keamanan Nasional Hong Kong berpotensi membatasi jenis-jenis film yang boleh diproduksi ataupun tayang di teater. Di sisi lain, juga melegitimasi pelarangan terhadap film-film yang memiliki pesan perlawanan.

"Film-film dengan isu sosial bakal dilarang tayang. Sineas dibungkam," ujar pekerja film Hong Kong bernama Tang, dikutip dari Reuters.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum mengeluarkan kebijakan sensor film yang berkaitan dengan UU Keamanan Nasional, Pemerintah Hong Kong juga sempat mengeluarkan aturan serupa untuk buku dan situs internet. Bahkan, buku-buku lama yang dianggap bertentangan dengan UU Keamanan Nasional Hong Kong ikut dilarang beredar ataupun dibaca di perpustakaan.

Baca juga: Hong Kong Mempersiapkan Aturan untuk Atasi Berita Bohong

ISTMAN MP | REUTERS


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Huawei Vs Amerika: Pura 70 Pro Gunakan Komponen Lokal Cina Lebih Banyak

4 jam lalu

Ponsel Huawei Pura 70 Pro. Huawei
Huawei Vs Amerika: Pura 70 Pro Gunakan Komponen Lokal Cina Lebih Banyak

Smartphone Huawei seri Pura 70 dinilai hampir menjadi simbol kemandirian Cina menghadapi tekanan sanksi dari Amerika. Chip masih titik terlemah.


Ditangkap di Australia, Mantan Pilot Marinir AS Akui Bekerja dengan Peretas Cina

5 jam lalu

Mantan pilot Korps Marinir A.S. Daniel Duggan, yang menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat karena diduga melanggar undang-undang pengendalian senjata A.S. setelah ia melatih pilot Tiongkok, berpose untuk difoto dalam gambar selebaran tak bertanggal ini.  Warwick Ponder/Handout melalui REUTERS
Ditangkap di Australia, Mantan Pilot Marinir AS Akui Bekerja dengan Peretas Cina

Mantan pilot Marinir AS yang menentang ekstradisi dari Australia, tanpa sadar bekerja dengan seorang peretas Tiongkok, kata pengacaranya.


Pasukan Penjaga Pantai Filipina Pastikan Jaga Laut Cina Selatan

11 jam lalu

Jurnalis di atas kapal Penjaga Pantai Filipina mengambil foto kapal Penjaga Pantai Cina, selama misi pasokan pasukan yang ditempatkan di kapal Filipina yang kandas, di Laut Cina Selatan, 8 September 2023. REUTERS/Jay Ereno
Pasukan Penjaga Pantai Filipina Pastikan Jaga Laut Cina Selatan

Penjaga Pantai Filipina berkomitmen menjaga wilayah Laut Cina Selatan yang dipersengketakan agar Beijing tidak bisa reklamasi.


Warga Cina Diduga Menambang Emas Secara Ilegal, Ini Modusnya

16 jam lalu

Ditjen Minerba ESDM dan Bareskrim Polri menyampaikan perkembangan proses penegakan hukum penambangan ilegal bijih emas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di  Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu, 11 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Warga Cina Diduga Menambang Emas Secara Ilegal, Ini Modusnya

Seorang warga Cina berinisial YH diduga menambang bijih emas secara ilegal dan memproduksi emas batangan di bawah tanah di Kabupaten Ketapang


Top 3 Dunia: Perdagangan Indonesia-Israel hingga Dubes Israel Robek Piagam PBB

1 hari lalu

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menghancurkan selembar kertas dengan judul Piagam PBB dengan mesin saat ia berpidato di depan para delegasi di Majelis Umum PBB sebelum memberikan suara pada rancangan resolusi yang akan mengakui Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota. anggota penuh PBB, di New York City, AS 10 Mei 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Top 3 Dunia: Perdagangan Indonesia-Israel hingga Dubes Israel Robek Piagam PBB

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 11 Mei 2024 diawali oleh tanggapan Dubes Palestina Zuhair Al-Shun soal perdagangan antara Indonesia-Israel


Cina Desak AS Tak Hadang Proses Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

2 hari lalu

Sebuah layar memperlihatkan hasil pemungutan suara selama pemungutan suara Majelis Umum PBB mengenai rancangan resolusi yang mengakui Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh PBB, di New York City, AS, 10 Mei 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Cina Desak AS Tak Hadang Proses Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

Dubes Cina untuk PBB Fu Cong mendesak Amerika Serikat untuk tidak menghalangi proses keanggotaan penuh Palestina di PBB yang didukung Majelis Umum


Ramai Kritik Hilirisasi Nikel Dianggap Lebih Untungkan Cina, Ini Tanggapan Stafsus ESDM

2 hari lalu

Pekerja saat melakukan aktivitas produksi Nikel Sulfat di PT Halmahera Persada Lygend (PT HPL), Pulau Obi, Maluku Selatan, 17 Juni 2023. PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) melalui entitas asosiasinya, PT Halmahera Persada Lygend (PT HPL), resmi melakukan ekspor perdana nikel sulfat pada hari ini, Jum'at, 16 Juni 2023. Sebanyak 5.584 ton nikel sulfat yang dikemas dalam 290 kontainer siap dikapalkan ke salah satu mitra bisnis NCKL yang berada di China. Ini sekaligus menjadi tonggak pencapaian baru bagi NCKL dalam lingkar bisnis hilirisasi nikel. Nikel sulfat hasil pemurnian di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara ini akan digunakan dalam produksi baterai lithium dengan kandungan nikel yang tinggi. Di masa mendatang, penggunaan baterai litium jenis ini akan terus meningkat, terutama dalam industri kendaraan listrik. TEMPO/Subekti.
Ramai Kritik Hilirisasi Nikel Dianggap Lebih Untungkan Cina, Ini Tanggapan Stafsus ESDM

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan keuntungan nilai tambah hilirisasi nikel di Indonesia selama ini lebih banyak tersalur ke Cina.


Laut Cina Selatan: Ketegangan antara Cina dan Filipina memanas?

3 hari lalu

Personil Penjaga Pantai Filipina menyiapkan spatbor karet setelah kapal Penjaga Pantai Tiongkok menghalangi jalan mereka menuju misi pasokan di Second Thomas Shoal di Laut Cina Selatan, 5 Maret 2024. REUTERS/Adrian Portugal
Laut Cina Selatan: Ketegangan antara Cina dan Filipina memanas?

Perseteruan Cina dan Filipina memperebutkan dua fitur di Laut Cina Selatan kian sengit.


Sengketa Laut Cina Selatan, Penasehat Keamanan Filipina Sarankan Usir Diplomat Cina

3 hari lalu

Foto udara Pulau Thitu yang diduduki Filipina, yang secara lokal dikenal sebagai Pag-asa, di Kepulauan Spratly yang diperebutkan, Laut Cina Selatan, 9 Maret 2023. Thitu di rantai pulau Spratly adalah pos terdepan Manila yang terbesar dan paling penting secara strategis di Laut Cina Selatan. REUTERS/Eloisa Lopez
Sengketa Laut Cina Selatan, Penasehat Keamanan Filipina Sarankan Usir Diplomat Cina

Diplomat Cina disarankan angkat kaki dari Manila yang menggambarkan naiknya ketegangan di Laut Cina Selatan


Makau Kedatangan 8,8 Juta Wisatawan pada Kuartal Pertama 2024, Indonesia Penyumbang Keempat

4 hari lalu

Wisata Macau (Pixabay)
Makau Kedatangan 8,8 Juta Wisatawan pada Kuartal Pertama 2024, Indonesia Penyumbang Keempat

Sejak dibuka kembali untuk wisatawan asing, Makau kedatangan 28,2 wisatawan internasional pada 2023.