TEMPO.CO, Jakarta - Mengenai karakteristik kemiskinan di Jepang, pakar kemiskinan dan profesor di Tokyo Metropolitan University, Aya Abe menjelaskan, negara ini memiliki jenis sistem bantuan publik yang jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara maju lainnya yang menciptakan bermacam-macam kebijakan seperti pemberian kupon makanan.
Selain itu, ketika pejabat Jepang membangun sistem jaminan sosial di masa lalu, mereka hanya mengasumsikan rumah tangga tipe standar. Yang dimaksud dengan standar ini adalah seseorang yang menikah di usia 30-an, memiliki anak, suami yang memiliki pekerjaan penuh waktu, dan istri adalah seorang ibu rumah tangga.
Karena sistem jaminan sosial yang didefinisikan secara sempit ini, ”jika Anda tidak masuk ke dalam jenis rumah tangga ini, Anda mungkin tiba-tiba akan dikategorikan jatuh ke dalam kemiskinan,” misalnya ketika Anda bercerai. Dia memaparkan bahwa tingkat kemiskinan pria dan wanita yang belum menikah juga tinggi.
Abe juga menunjukkan logika tanggung jawab terhadap diri sendiri dapat ditemukan di negara-negara maju lainnya, tetapi bagian kelas atas menganggap kemiskinan sebagai masalah sosial. Sementara di Jepang, bahkan para intelektual kelas atas cenderung mendukung logika tersebut. Logikanya berarti cara berpikir yaitu jika Anda masuk ke dalam krisis itu, Anda harus mengatasinya sendiri dan Anda tidak perlu mencari bantuan orang lain.
Terdapat pula cerita yang dipaparkan oleh seorang pria berkumis, berbaju kusut dan berusia 40 tahun yang hanya menyebut dirinya dengan nama Ishibashi. Sebagai koki masakan Jepang, ia pindah dari satu restoran ke restoran lainnya. Suatu ketika ia dipromosikan menjadi manajer. Akan tetapi, setelah mengalami kegagalan dalam bisnisnya sendiri, saat ini ia bekerja sebagai staf pengiriman di sebuah restoran di sebuah hotel. Gaji bulanan terakhirnya turun ke sekitar 150.000 yen (Rp 2015 ribu).
Sekarang, ia bahkan tidak dapat menyewa rumah dan mulai tinggal di gudang yang disewa mingguan dan tidak memerlukan deposit. Tempat itu cuma seluas 3 jo (sekitar 4,9 meter persegi). Kata dia, tidak ada rencana untuk berkeluarga, atau lebih tepatnya, sama seperti banyak orang miskin lainnya di generasi yang sama, mereka tidak dapat menikah.
Berdasarkan statistik resmi, jumlah tuna wisma, terutama lansia, di Tokyo, terus menurun dari 5.651 pada musim panas tahun 2004, hingga turun ke sepersepuluhnya.
Di Tokyo Timur terdapat kawasan kumuh tua bernama Sanya yang menampung para pekerja harian. Saat ini tidak terlihat banyak pekerja seperti selama periode pertumbuhan cepat yang jumlahnya mencapai puluhan ribu pekerja. Namun, sebuah lembaga non-pemerintah mengamati, termasuk malam hari, jumlah total tuna wisma sebenarnya lebih tinggi. Selain itu, mereka yang akan tinggal di jalanan sekarang disarankan untuk tinggal di penginapan gratis dan harga rendah yang sering dikelola oleh pelaku bisnis abu-abu.
Lebih lanjut, survei satu kali yang dilakukan oleh pemerintah Tokyo sepanjang 2017-2018 menemukan sebanyak 4000 orang telah menjadi pengungsi warnet, dan hampir 40% di antaranya berusia 30-an.
Selama beberapa tahun terakhir, lingkaran politik Jepang sepakat bahwa menyelesaikan kemiskinan anak adalah investasi untuk masa depan dengan membuat kebijakan baru. Sebagai alat kebijakan pusat, pemerintah telah memperluas beasiswa berjenis subsidi. Langkah ini mendapatkan sambutan baik dari para ahli kemiskinan. Namun, langkah lebih drastis diharapkan, bersama dengan kebijakan perburuhan baru.
Hashimoto menganalisis dari datanya bahwa pendukung tradisional Partai Liberal Demokratik (LDP) yang berkuasa terdiri dari penerima manfaat redistribusi, yaitu wiraswasta, usaha mikro, dan petani. Tapi, LDP kini bergeser ke perusahaan besar elit. Pendukung mereka bersedia menerima ketidaksetaraan, menentang redistribusi pendapatan, dan mendukung logika tanggung jawab terhadap diri sendiri yang disebutkan.
Kalau begitu, mengapa partai-partai oposisi tradisional tidak menangani masalah ini dengan sungguh-sungguh? Ternyata mereka memiliki satu pandangan. Meskipun didukung oleh serikat pekerja, partai-partai ini cenderung mewakili kepentingan karyawan penuh waktu di perusahaan besar. Dapat dikatakan bahwa ada kesenjangan politik antara karyawan formal dan non-formal.
Dicap sebagai penganut paham populisme kiri, Reiwashinsengumi, partai baru, membangunkan orang-orang yang tertidur.Menjelang pemilihan majelis tinggi musim panas lalu, pemimpin partainya, Taro Yamamoto, yang kemudian memperoleh hampir 1 juta suara, mengatakan kepada para hadirin sambil menangis, ”Sekarang ini, mereka memperlakukan orang sebagai bagian yang dapat diganti. Bahkan jika Anda menang hari ini, Anda tidak tahu berapa lama Anda bisa menang. Situasinya mungkin berbeda hanya jika Anda adalah seorang putra seorang bangsawan yang terkait dengan Keidanren (yaitu lobi bisnis terbesar).” Di negara yang dirusak ini, dia gelisah kita semua akan dieksploitasi."
Yutaka Ando, seorang anggota parlemen dari LDP menjadi tertarik pada masalah kemiskinan dari sudut pandang tingkat kelahiran yang menurun.
Memiliki rasa krisis, Dia mengklaim posisi global Jepang telah tergelincir dalam dekade terakhir. Ini membuktikan bahwa kebijakan ekonomi yang berorientasi penghematan selama periode Heisei (1989-2019) adalah sebuah kegagalan. Dalam pandangannya, di era pertumbuhan yang rendah ini, pemerintah menuntut perusahaan untuk menaikkan ROE (Return on Equity) yang membuat perusahaan memangkas biaya termasuk biaya tenaga kerja.
Pandemi virus corona yang sedang terjadi diyakini akan menyoroti kemiskinan tersembunyi di Jepang sekali lagi. Pemerintah sedang berusaha untuk mengurangi kerusakan dengan mengedepankan paket stimulus.
Ando meramalkan, dengan ekonomi yang terus memburuk, ketua LDP berikutnya siapa pun terpaksa mengadopsi kebijakan fiskal ekspansif.
”Dengan kesenjangan yang melebar, kelas menengah menyusut, dan masyarakat Jepang terbagi menjadi dua, yaitu orang sukses dengan jumlah yang sedikit dan sisanya orang miskin. Pendorong terbesar ekonomi Jepang adalah konsumsi individu. Untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, Anda tidak dapat menciptakan kelas miskin. Kita harus menciptakan kelas menengah sebanyak mungkin, baik sekadar sebutan maupun kenyataan.”
TAKEHIRO MASUTOMO, TOKYO
